WAMENA – Langkah antisipasi lebih dini, sigap dan tegas dalam bertindak, serta menjalani tugas sesuai prosedur harus dijalankan aparat polisi sebagai garda terdepan menjaga keamanan di Papua. Hal itu ditekankan Wakapolda Papua, Brigjen Jacobus Marjuki di Wamena, Jayawijaya, Selasa (8/10/2019).
Brigjen Jacobus menyatakan, kerusuhan massa yang terjadi di Wamena pada 23 September harus menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak, terutama kepolisian.
“Pengalaman di Wamena dan Jayapura itu menjadi pembelajaran penting bagaimana kita harus lebih jeli mengantisipasi dan lebih tegas menghadapi situasi yang terjadi. Supaya anggota Polri yang di lapangan juga tidak merasa serba salah. Semua sudah ada standar operasional prosedurnya,” ucap Jacobus.
Jacobus berpesan, kepada seluruh jajaran TNI dan Polri di seluruh kabupaten di Papua agar tidak terlena dengan situasi tenang dan nyaman di wilayah itu sekarang ini. “Jangan terlena karena mereka menggunakan cara-cara yang tidak kita duga-duga sebelumnya, ternyata di belakang itu sudah ada rencana tertentu. Jangan sampai kita tidak mengantisipasi hal itu,” ujarnya.
Meski dirinya mengakui situasi keamanan di Wamena, sudah berangsur-angsur kondusif, namun ancaman dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa daerah pedalaman, seperti Lanny Jaya, Nduga, dan Ugimba (Kabupaten Intan Jaya) tetap harus diwaspadai sehingga operasi memburu pelaku kerusuhan Wamena, Papua terus dijalankan jajaran Polda Papua.
Hingga kini sudah 13 tersangka pemicu kerusuhan di Wamena berhasil ditangkap. Polri masih mengejar tiga pelaku yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Siapapun pelaku kerusuhan akan dikejar. Semua masyarakat mendukung kita. Berilah kesempatan kepada kepolisian untuk memproses perusuh-perusuh itu, jangan sampai nila setitik lalu merusak susu sebelanga. Bagi yang merasa tidak bersalah, silakan menempuh jalur hukum,” katanya.
Menurut politikus Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily, pendekatan yang dilakukan kepolisian dalam mengamankan wilayah-wilayah di Papua sudah tepat. “Selain mengejar pelaku kerusuhan dan menjaga objek-objek vital, pendekatan dialog secara intensif kepada masyarakat agar mampu menahan diri dan tidak mudah terprovokasi, juga tak kalah penting,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10/2019).
Ia menambahkan, jika bicara tentang Papua, maka dialog yang dilakukan tak hanya dengan tokoh-tokoh politik, tapi harus melibatkan orang-orang Papua dan rakyat Papua dengan para kepala sukunya.
“Karena pada intinya, dengan perhatian besar yang sudah diberikan pemerintah dalam membangun Papua, termasuk melalui dana otonomi khusus, Papua sendiri tidak ingin pecah dari NKRI,” tegasnya.
Sumber : Sindonews.com
