Golkar Isyaratkan Tolak Demokrat Gabung di Kabinet Jokowi-Ma’ruf

Isu tawaran kursi menteri untuk Partai Demokrat kembali mencuat jelang pengambilan sumpah atau pelantikan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 pada 20 Oktober mendatang.

Partai Demokrat sendiri mengklaim sudah berkomunikasi dengan pemerintah terkait 14 program yang dirasa perlu untuk direalisasikan dalam pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin ke depan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Partai Golkar TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan, Golkar sebagai pengusung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu, tidak perlu ada penambahan komposisi di kabinet kerja jilid II.

“Sekali lagi bahwa demokrasi itu mengajarkan tetap adanya keseimbangan kekuasaan Nah bagi partai-partai yang dinilai ingin memberikan masukan tentu itu positif tetapi jangan terlalu punya ekspektasi bahwa mereka akan diakomodasi di dalam pemerintahan suatu kabinet karena apa Karena atau sekarang ini proses politik check and balances bisa juga dilakukan melalui DPR Apalagi kan DPR MPR juga ambil,” kata Ace saat ditemui di Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (10/10/2019).Terlebih lagi, lanjut Ace, Jokowi-Ma’ruf Amin memiliki kontrak politik dengan rakyat Indonesia, yaitu nawacita jilid II yang menjadi point kampanye pada Pilpres 2019. Menurut Ace, tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk memilih pembantunya.

“Kita serahkan kepada Jokowi untuk kan berangkatnya saya kira dari nawacita yang telah disampaikan dalam kampanye Pilpres yang lalu,” jelas Ace.

“Tetapi tetap kan yang harus menjadi pegangan sebagai dokumen resminya sebetulnya adalah visi-misi isi yang disampaikan pada pilpres yang lalu karena itu yang menjadi dasar membuat masyarakat kemudian memilih Pak Jokowi dan kiayi ma’ruf,” tandas Ace.[]