Bandung Barat- Pemerintah terus mengupayakan penurunan angka kemiskinan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily menyebut pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara terintegrasi dan terpadu. Ia juga berpendapat bahwa pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan dengan cara sporadis dan parsial.
Hal tersebut dikemukakan Ace Hasan acara Pencanangan Program Penanganan Fakir Miskin Melalui Bantuan Sosial, di Mekarwangi, Bandung Barat, Jumat (22/11/2019).
“Saya mencanangkan program terpadu penanganan kemiskinan di daerah pemilihan Kabupaten Bandung Barat dengan mengintergrasikan berbagai program bantuan sosial di Desa Mekarwangi, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Desa ini terletak di perbatasan antara Kecamatan Ciwidey dan Kabupaten Bandung Barat”, papar Ace.
Pada kesempatan itu, Ace Hasan menyerahkan program Kementerian Sosial berupa Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) dan Sarana Lingkungan, kepada masyarakat. Bantuan itu diperuntukkan sebanyak 245 kartu keluarga dengan total anggaran sebesar Rp. 3.675.000.000.
Ace menekankan upaya pengembangan sosial harus menjunjung tinggi nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Pengembangan sosial juga tidak boleh terpaku pada bantuan pemerintah.
“Setiap program bantuan sosial harus tetap dijadikan sebagai stimulasi dengan tetap mengutamakan partisipasi dan gotong royong dalam masyarakat”, lanjut Ace.
Acara Pencanangan Program Penanganan Fakir Miskin ini dihadiri Drs Asnandar (Direktur Penanganan Faqir Miskin Wilayah 1 ), Aseng Junaedi (Asisten Pemerintahan Pemkab Bandung Barat), serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung.
