Komisi VIII DPR RI dan Menteri Agama RI menyepakati bahwa Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2020 tidak mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019, yaitu Rp 35.235.602 atau 2.563 dolar AS.
Dengan besaran BPIH tersebut, jemaah haji Indonesia hanya membayar 51% dari rata-rata total biaya haji per-jemaah sebesar Rp 69.174.167 dan sisanya rata-rata sebesar Rp 33.938.565 atau 49% dibiayai dari dana nilai manfaat dan dana efesiensi tahun sebelumnya.
Salah satu penyebab tetapnya BPIH tahun ini adalah karena asumsi mata uang rupiah yang menguat atas mata uang asing, terutama dolar AS dan Saudi Arabia Riyal (SAR).
Pada tahun sebelumnya, asumsi dolar AS atas rupiah sebesar Rp 14.200 maka tahun ini sebesar Rp 13.750. Tentu ini berpengaruh terutama terhadap biaya penerbangan yang cukup signifikan sebesar Rp 28.600.000 dimana tahun 2019 yang lalu sebesar Rp 30.079.285.
Dalam BPIH tahun 2020 ini, jamaah haji Indonesia tetap mendapatkan pelayanan yang selama ini didapatkan antara lain, pemondokan, konsumsi dan transportasi.
Jemaah haji Indonesia tetap akan mendapatkan living cost (uang saku) sebesar 1.500 SAR (Rp 5.500.005) dan biaya visa sebesar SAR 300 (Rp 1.100.000) yang ditanggung dari BPIH ini. Jadi jamaah haji tidak perlu mengeluarkan biaya kembali untuk pengurusan visa haji.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu mengaku bersyukur BPIH 2020 tidak mengalami kenaikan.
“Alhamdulilah bisa dilihat sendiri, bagus. Secara umum, biaya haji kan turun karena kursnya menguat, karena harga minyak juga turun, jadi sebetulnya efisiensi bisa dilakukan. Dan ini karena rejeki dari allah, namanya kita tidak menyangka tiba-tiba kurs menguat,” kata Anggito di Komisi VIII DPR, Jakarta, Kamis (30/1/2020) kemarin.
Meski pada tahun ini BPIH tidak mengalami kenaikan, Anggito tidak bisa memastikan apakah tahun depan akan sama seperti pada tahun ini.
Terlebih nilai tukar rupiah kerap berubah-ubah, bisa saja menguat atau justru melemah terhadap dolar AS.
“Ya betul, ada keinginan membuat biaya haji ini lebih tahan lama, jangka panjang supaya tidak hanya mengandalkan faktor eksternal, tapi juga faktor internal,” ucapnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ace Hasan Syadzily mengatakan, sekalipun tidak mengalami kenaikan, pelayanan haji tetap harus ditingkatkan.
Tahun 2020 ini para jamaah haji akan mendapatkan pelayanan konsumsi sebanyak 50 kali, lebih banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya 40 kali.
Penambahan 10 kali konsumsi ini diberikan pada saat tiga hari menjelang Puncak pelaksanaan haji Arafah.
Setidaknya menurut Ace Hasan Syadzily ada 5 komponen yang harus dipastikan pelayanannya semakin meningkat.
Pertama, pemondokan atau akomodasi. Prinsip dasar kami adalah bahwa setiap pemondokan yang digunakan harus standar bintang 3 (tiga). Di setiap hotel harus tersedia air minum, tempat mencuci dan ruang kesehatan untuk setiap kloter.
Kami juga memastikan agar setiap kamar kapasitasnya tidak terlalu banyak agar jamaah nyaman. Penempatan jamaah haji Indonesia dengan sistem zonasi per-embarkasi tetap dipertahankan. Kebijakan ini sangat mendukung manajemen pembinaan haji di Arab Saudi.
Kedua, tentang konsumsi atau makanan. Kami juga menyepakati agar ketersediaan makanan ini cita rasa Indonesia dengan menu yang beragam dan terjamin higinis dan kualitas gizinya diperhatikan.
Kami juga mengingatkan kepada Kementerian Agama agar dalam menggunakan produk-produk Indonesia dalam makanan. Misalnya, beras, ikan, sayur-sayuran, daging, bumbu dan lain-lain yang berasal dari Indonesia. Ini tentu dapat mendorong perekonomian kita.
Ketiga, kami meminta agar kualitas transportasi bus shalawat ditingkatkan. Bus sholawat ini akan membawa jamaah haji Indonesia dari hotel ke Masjid Haram. Kami minta agar kualitas bus dan frekuensinya bus ditingkatkan.
Keempat, pelayanan di Arafah, Mudzdalidah dan Mina. Kami meminta agar meningkatkan kualitas tenda dan AC.
Kelima, pembinaan manasik haji melalui peningkatan kualitas petugas haji dan pembimbing haji.
Sumber : https://www.suara.com/
