Wakil Ketua Komisi VIII DPR, TB Ace Hasan Syadzily, mengatakan sebaiknya pemerintah lebih dulu mengevaluasi secara menyeluruh wacana relaksasi itu.
“Sebaiknya lakukan terlebih dahulu evaluasi secara menyeluruh terhadap rencana relaksasi itu terhadap kebijakan PSBB apakah ada pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap penurunan angka positif COVID-19 di daerah tersebut,” kata Ace dalam keterangannya, Kamis (14/5).
“Apakah tingkat terputusnya mata rantai penularan COVID-19 di daerah yang menerapkan PSBB itu telah terjadi perubahan dengan cepat atau tidak,” imbuhnya.
Ace mengatakan, jangan sampai relaksasi PSBB justru gagal mencegah penyebaran COVID-19 sebagaiman tujuan PSBB, dengan melibuarkan sekolah, tempat kerja, dan membantasi kegiatan sosial dan di fasilitas umum.
“Kedua, kesiapan pemerintah sendiri dalam memberikan dukungan untuk menyusun dan menyediakan alat pencegahan yang sesuai dengan protokol COVID-19 yang ketat pada sektor-sektor yang mengalami relaksasi itu,” jelas Ace.
Menurut Ace, jika kedua hal tersebut tidak dipersiapkan, ia khawatir pemerintah dinilai tidak konsisten dalam menerapkan aturan yang berakibat ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan.
“Pemerintah harus tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga. Jika pun harus dilakukan relaksasi, tentu berdasarkan atas evaluasi menyeluruh dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian tanpa melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan,” tutur politikus Golkar itu.
“Misalnya harus tetap physical distancing atau jaga jarak, menghindari kerumunan, memakai masker, dan lain-lain,” tutupnya.
Sumber : Kumparan.com
