Jakarta, Parlemen – Gubernur Lemhannas RI, Dr. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si., menegaskan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I DPR RI, Senin (7/7/2025), di ruang rapat Komisi I DPR RI.
Dalam RDP yang membahas evaluasi anggaran tahun 2024 dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2026, Ace menyampaikan bahwa dalam kurun 10 tahun terakhir, Lemhannas RI secara konsisten meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Ini menunjukkan komitmen Lemhannas dalam pengelolaan anggaran yang profesional dan transparan. Kami pastikan bahwa setiap rupiah dari APBN digunakan seefisien dan setepat mungkin untuk mendukung ketahanan nasional,” ujar Ace Hasan.
Usulkan Tambahan Rp135 Miliar
Dalam kesempatan itu, Ace menyampaikan bahwa untuk RKA 2026, Lemhannas RI mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp115 miliar.
Namun, mengingat meningkatnya kebutuhan dalam penguatan kajian strategis dan pengembangan SDM nasional, pihaknya mengusulkan tambahan sebesar Rp135,15 miliar.
Dengan demikian, total kebutuhan anggaran Lemhannas untuk tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp250 miliar.
“Tambahan ini dibutuhkan untuk optimalisasi fungsi strategis Lemhannas sebagai think tank nasional, termasuk kegiatan pendidikan kepemimpinan nasional, pengkajian isu-isu geostrategis, dan penguatan laboratorium ketahanan nasional,” jelasnya.
Dukungan Komisi I
Anggota Komisi I DPR RI menyampaikan apresiasi atas capaian dan konsistensi Lemhannas RI, terutama dalam menjaga akuntabilitas keuangan dan kontribusinya terhadap penguatan ketahanan nasional.
RDP ini menjadi bagian dari proses penyusunan dan pengawasan anggaran yang lebih partisipatif dan akuntabel, dengan harapan lembaga strategis seperti Lemhannas RI dapat terus memperkuat daya tahan negara di tengah tantangan global yang kian kompleks.
Sumber: rajamedia.co
