Gubernur Lemhannas Ingatkan Demo Jangan Rusak Fasilitas Umum
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengingatkan, demonstrasi adalah hak warga negara, tapi harus dijalankan dengan tertib. Aspirasi boleh disuarakan, namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan mengganggu ketertiban.
“Setiap warga berhak menyampaikan aspirasi. Negara wajib memfasilitasi itu. Tapi kebebasan ada batasnya, tidak boleh melanggar kebebasan orang lain,” ujar Ace di sela pembukaan Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) angkatan ke-26 di Jakarta, Selasa (26/8/2025).
Peringatan ini menyinggung kericuhan aksi massa di depan DPR sehari sebelumnya. Gelombang protes soal tunjangan perumahan dewan, cara komunikasi politik, hingga isu lain berujung ricuh. Pos polisi dibakar, kendaraan dinas dirusak, dan layanan publik terganggu.
Mantan aktivis 98 itu menilai, demonstrasi seharusnya menjadi forum aspirasi, bukan ajang tawuran. Ia juga menyoroti banyaknya pelajar yang ikut aksi. Menurutnya, kesadaran politik anak muda patut diapresiasi, tapi harus dibarengi pemahaman isu.
“Demo itu sah, tapi harus berdasar data dan fakta, bukan hoaks. Jangan hanya ikut-ikutan atau terprovokasi informasi keliru,” tegas Ace.
Dia menambahkan, komunikasi publik yang buruk bisa memperkeruh suasana. Karena itu, ia mengingatkan pejabat dan DPR menjaga cara berkomunikasi agar tidak menimbulkan distorsi informasi.
“Demokrasi hanya bisa berjalan bila kebebasan diimbangi tanggung jawab. Tugas kita menjaga bangsa, bukan merusaknya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ace juga mendukung kebijakan Presiden Prabowo, termasuk pemberian penghargaan negara kepada sejumlah tokoh nasional.
Sementara itu, Deputi Pendidikan Pimpinan Tingkat Nasional Lemhannas Marsda TNI Bob Henry Panggabean menjelaskan, P3N angkatan ke-26 diikuti 90 peserta dari TNI, Polri, kementerian, lembaga negara, ormas, hingga tokoh masyarakat. Program berlangsung 3,5 bulan, hingga 2 Desember 2025, dengan metode pembelajaran ceramah, diskusi, studi kasus, hingga studi strategis dalam dan luar negeri.
Terpisah, analis politik Adi Prayitno menilai aksi besar Senin lalu mencerminkan krisis politik. Menurutnya, publik semakin kehilangan kepercayaan kepada DPR. “Di tengah ekonomi sulit, muncul kabar tunjangan fantastis. Itu menyulut protes,” katanya.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima menegaskan, tuntutan masyarakat tetap dihargai. Ia menyayangkan aksi berubah ricuh. “Jangan sampai substansi tuntutan tertutup oleh kerusuhan,” ujarnya.
Sumber: https://rm.id/
