Bogor, Polkam — Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, Dr. H. TB. Ace Hasan Syadzily, menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) bukan sekadar agenda seremonial, melainkan forum strategis untuk melahirkan keputusan penting dalam memperkuat peran masyarakat sipil mengawal demokrasi dan pembangunan nasional.
Hal tersebut disampaikan Ace Hasan Syadzily dalam sambutannya pada Rakernas II LIRA yang digelar di Jawa Barat, Jumat (17/1/2026).
Ace Hasan menekankan, Rakernas LIRA harus dimaknai sebagai wadah konsolidasi nasional yang mampu menghasilkan langkah-langkah konkret dan strategis bagi organisasi.
“Rakernas ini bukan seremoni, tetapi ruang strategis untuk merumuskan peran LIRA dalam menguatkan demokrasi, pembangunan, dan ketahanan nasional,” tegasnya.
Menurutnya, keberadaan LIRA menjadi penting di tengah dinamika bangsa yang semakin kompleks dan menuntut partisipasi aktif masyarakat.
Partisipasi Rakyat Pilar Demokrasi
Dalam pandangannya, partisipasi masyarakat merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan yang demokratis dan berorientasi pada penguatan ketahanan nasional.
Ace Hasan menilai, LIRA memiliki posisi strategis sebagai katalisator civil society dalam mendorong kesadaran kolektif rakyat untuk terlibat aktif menjaga kepentingan bangsa dan negara.
“Ketahanan nasional tidak bisa hanya dibangun oleh negara, tetapi juga oleh partisipasi masyarakat yang sadar dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Tantangan Bangsa di Era Disrupsi
Gubernur Lemhannas RI juga memaparkan sejumlah tantangan besar yang tengah dan akan dihadapi Indonesia. Salah satunya adalah dinamika geopolitik global yang bergerak dalam situasi VUCA dan BANI, penuh ketidakpastian dan kompleksitas.
Ia menyinggung rivalitas negara-negara adidaya, terutama antara Amerika Serikat dengan kebijakan America First melawan Tiongkok dan Rusia, yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan politik dunia.
Selain itu, disrupsi teknologi turut menjadi ancaman serius, mulai dari maraknya kejahatan siber, cyberbullying, melemahnya kohesi sosial akibat konsumsi informasi digital yang tidak terfilter, hingga ketergantungan berlebihan pada Artificial Intelligence (AI).
Ace Hasan juga menyoroti puncak bonus demografi Indonesia pada periode 2020–2035. Menurutnya, kondisi ini dapat menjadi peluang emas, namun juga tantangan besar apabila tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Bonus demografi bisa berubah menjadi beban jika tidak dikelola dengan baik,” tegasnya.
Ketahanan Nasional dan Kedaulatan Informasi
Dalam perspektif Lemhannas, ketahanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG), baik dari dalam maupun luar negeri.
Ace Hasan menekankan pentingnya nilai-nilai kebangsaan yang kuat serta penguatan civil society melalui LIRA untuk membangun kedaulatan informasi dan solidaritas sosial berbasis kekuatan rakyat.
“Civil society yang kuat akan menjadi benteng sosial dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa,” ujarnya.
Raga dan Jiwa Pembangunan Nasional
Menutup sambutannya, Ace Hasan menganalogikan pembangunan nasional sebagai raga, sementara partisipasi aktif masyarakat sipil adalah jiwanya.
Ia menegaskan, ketika masyarakat bergerak dengan sikap kenegarawanan dan mengedepankan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok, maka itulah fondasi terkuat bagi benteng ketahanan nasional Indonesia.
“Di situlah ketahanan bangsa sesungguhnya dibangun,” pungkas Ace Hasan Syadzily.
Sumber: https://rmbanten.com
