JAKARTA, – Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, ada sejumlah kriteria untuk memilih 25 kepala daerah yang mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III ke Singapura. Kesepakatan itu ditentukan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lemhannas. “Pertama, kabupaten/kota yang memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk memperkuat pendapatan daerah,” kata Ace Hasan kepada Kompas.com, Rabu (15/7/2026).
Selain itu, kepala daerah dinilai memiliki kapasitas untuk mengembangkan dan mengoptimalkan dengan baik untuk kemandirian ekonomi daerah. “Tentang daerah mana saja, Kementerian Dalam Negeri RI yang memutuskan,” jelas dia.
Diberitakan sebelumnya, 25 kepala daerah mengikuti Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Angkatan III yang berlangsung mulai 15 hingga 28 Juli 2026. Ke-25 kepala daerah itu meliputi Bupati Sinjai, Bupati Banjarnegara, Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Biak Numfor, Bupati Manokwari, Bupati Intan Jaya, Bupati Mimika, Bupati Maluku Tengah, dan Bupati Kepulauan Tanimbar.
Ada juga Bupati Halmahera Tengah, Bupati Morotai, Bupati Lembata, Bupati Flores Timur, Bupati Sumbawa Barat, Bupati Hulu Sungai Tengah, Bupati Sukamara, Bupati Aceh Besar, dan Bupati Seluma. Selain itu, Bupati Polewali Mandar, Bupati Muaro Jambi, Bupati Kerinci, Bupati Lebak, Bupati Tulang Bawang Barat, Wali Kota Lhokseumawe, dan Wali Kota Pangkalpinang. Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily mengatakan pemantapan 25 kepala daerah itu merupakan kerja lembaganya dengan Kementerian Dalam Negeri dan Purnomo Yusgiantoro Center. “(Ini) untuk melakukan pendidikan bagi 25 kepala daerah terpilih, yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” kata Ace saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat.
Selain itu, pada hari kedua pelatihan, para peserta mendapat materi mengenai geopolitik dan kebijakan pemerintah pusat terhadap daerah dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Pada pekan depan, para peserta akan melanjutkan pelatihan di Lee Kuan Yew School of Public Policy, National University of Singapore, selama satu pekan. Di sana, mereka akan mempelajari praktik pelayanan publik, seperti pengelolaan pendidikan, layanan kesehatan, pengelolaan sampah, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam pemerintahan. “Mereka nanti akan diberikan beberapa pengetahuan terutama tentang pelayanan publik ya (selama di Singapura),” jelas dia.
Peserta juga dijadwalkan mengunjungi sejumlah institusi pemerintah di Singapura untuk melihat langsung penerapan layanan publik. Setelah kembali ke Indonesia, seluruh peserta diwajibkan menyusun proyek unggulan yang akan diterapkan di daerah masing-masing
Proyek tersebut akan dipresentasikan di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri sebagai tindak lanjut hasil pelatihan. Menurut dia, sejumlah alumni angkatan sebelumnya telah menerapkan hasil pelatihan, seperti digitalisasi tata kelola pemerintahan di Kota Bengkulu dan pengelolaan sampah di Kota Ambon.
Sumber: Kompas.com
