Jakarta, MUI Digital – Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Ace Hasan Syadzily, menyebut Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII merupakan forum strategis untuk memperkuat komitmen umat Islam dalam menjaga persatuan bangsa sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional di tengah dinamika geopolitik global.
Menurut Ace, situasi dunia yang semakin dinamis akibat konflik di berbagai belahan dunia membawa dampak terhadap Indonesia, mulai dari ketahanan pangan, ketahanan energi, hingga stabilitas ekonomi. Karena itu, ia menilai umat Islam memiliki peran penting dalam menjaga kohesi sosial dan memperkuat semangat kebangsaan.
“Yang paling penting adalah menjaga persatuan agar tantangan yang dihadapi bangsa dapat diatasi bersama. Jangan sampai perbedaan-perbedaan yang ada justru merusak kohesi sosial kita,” ujar Ace pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Ahad (26/7/2026).
Ia mengatakan momentum kongres harus dimanfaatkan untuk memperkuat patriotisme dan kekompakan umat Islam dalam mendukung berbagai program pemerintah, terutama peningkatan ketahanan pangan, ketahanan energi, dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Menurutnya, kualitas SDM menjadi faktor utama kemajuan sebuah bangsa. Karena itu, peran ulama, kiai, serta lembaga pendidikan Islam yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan berbagai organisasi kemasyarakatan Islam sangat strategis dalam mencetak generasi unggul.
Selain itu, Ace menilai penguatan ekonomi syariah perlu terus didorong sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Ia menyebut ekonomi syariah menjadi alternatif yang memiliki prospek besar melalui pengembangan perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, serta industri halal.
“Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Potensi industri halal harus menjadi salah satu keunggulan bangsa yang terus dikembangkan sehingga Indonesia dapat menjadi pusat halal dunia,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ace juga menanggapi rekomendasi kongres yang menegaskan penolakan terhadap LGBT, narkoba, dan korupsi.
Terkait korupsi, ia menekankan bahwa pemberantasan tidak cukup hanya melalui penindakan hukum, tetapi juga harus dibarengi pembangunan budaya antikorupsi dan perbaikan sistem pemerintahan, termasuk penerapan meritokrasi agar praktik jual beli jabatan dapat dicegah.
Sementara itu, mengenai penyalahgunaan narkoba, Ace menyebut persoalan tersebut sebagai ancaman serius bagi masa depan bangsa.
Berdasarkan data yang ia peroleh saat mengikuti pendidikan di Lemhannas, sekitar tiga persen penduduk Indonesia pernah teridentifikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik sebagai pengguna maupun dalam jaringan peredarannya.
Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap seluruh pelaku dan memastikan Indonesia tidak menjadi pasar narkoba dari negara lain.
Menutup keterangannya, ia berharap hasil KUII VIII tidak berhenti sebagai rekomendasi semata, tetapi menjadi komitmen bersama seluruh elemen umat Islam untuk memperkuat persatuan, mendorong kemajuan ekonomi syariah, serta berkontribusi aktif dalam mewujudkan Indonesia yang maju, berdaya saing, dan berkeadaban.
Sumber: Mui.or.id
