Ketahanan nasional tidak hanya dibangun dari pusat. Daerah juga menjadi bagian penting yang harus diperkuat melalui kepemimpinan kepala daerah yang mampu membaca dinamika nasional dan global, serta menerjemahkannya ke dalam kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, kepala daerah tidak cukup hanya memiliki kemampuan administratif dalam mengelola pemerintahan. Mereka juga perlu memiliki perspektif strategis untuk melihat persoalan daerah dalam konteks kepentingan nasional dan dinamika lingkungan strategis global.
Hal itu disampaikan Ace saat menutup Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) angkatan IV di Gedung Lemhannas, Jakarta, Jumat (11/9/2026).
“Saudara tidak hanya diajak memahami bagaimana mengelola pemerintahan daerah, juga bagaimana melihat daerah dalam perspektif yang lebih luas. Daerah sebagai bagian integral dari sistem nasional dan sebagai bagian dari dinamika lingkungan strategis global,” kata Ace.
Menurut dia, kepala daerah memiliki posisi penting dalam memperkuat ketahanan nasional karena berbagai persoalan di daerah berkaitan langsung dengan kepentingan nasional. Karena itu, kepemimpinan daerah harus mampu melihat persoalan secara komprehensif sekaligus menerjemahkan berbagai tantangan global ke dalam kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Politisi Partai Golkar itu berharap, KPPD dapat melahirkan kepala daerah yang memiliki karakter negarawan, berpikir global, dan mampu mengambil keputusan strategis dalam memimpin daerah.
“Kita ingin daerah-daerah di Indonesia maju, modern, inovatif dan mampu berkompetisi secara global, tetapi tetap memiliki jati diri Indonesia. Semakin luas wawasan global kita, semakin kuat pula karakter kebangsaan yang harus kita miliki,” jelasnya.
Menurutnya, kepemimpinan daerah ke depan tidak cukup mengandalkan kemampuan administratif. Kepala daerah perlu memiliki cakrawala pandang jauh ke depan, memahami perubahan lingkungan strategis, serta mampu membangun inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pandangan tersebut sejalan dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Akhmad Wiyagus yang sejak pembukaan KPPD menekankan pentingnya kepemimpinan holistik bagi kepala daerah.
Wiyagus mengatakan, kepala daerah perlu memiliki perspektif komprehensif dalam melihat berbagai persoalan dan merumuskan kebijakan yang selaras dengan kepentingan daerah maupun nasional.
“Kepemimpinan daerah tidak cukup hanya bersifat administratif, juga harus memiliki orientasi strategis, kemampuan antisipasi dan keberanian menghadirkan perubahan,” ujarnya.
Mantan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri itu mengatakan, dinamika geopolitik global yang berlangsung cepat membuat kepala daerah tidak dapat bekerja secara sektoral. Persoalan demografi, geografi, sumber daya alam, hingga perkembangan ekonomi saling berkaitan sehingga membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Wiyagus mendorong peserta KPPD tidak berhenti pada pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan, tetapi mampu menerjemahkannya menjadi kebijakan konkret di daerah.
“Diharapkan peserta mampu mewujudkan gagasan perubahan menjadi kebijakan nyata, bukan sekadar memperoleh sertifikat,” tegasnya.
Pelaksana tugas Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Andi Ony Prihartono mengatakan, KPPD diarahkan untuk membentuk pemimpin daerah yang visioner, adaptif dan inovatif, sekaligus memiliki karakter kebangsaan yang kuat.
Menurut Andi Ony, setiap peserta diwajibkan menyusun rencana aksi strategis berdasarkan persoalan yang dihadapi di daerah masing-masing. Langkah tersebut dimaksudkan agar hasil pembelajaran selama KPPD dapat diimplementasikan secara konkret setelah peserta kembali menjalankan tugas.
“Sebagai output dari KPPD ini, setiap peserta diwajibkan untuk menyusun rencana aksi terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerahnya masing-masing,” kata Andi Ony.
Dengan demikian, KPPD tidak hanya menjadi forum peningkatan kapasitas kepemimpinan, tetapi juga instrumen untuk memastikan kepala daerah memiliki agenda perubahan yang terukur dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
KPPD angkatan IV berlangsung selama sembilan hari dengan materi yang mencakup wawasan kebangsaan, ketahanan nasional, kepemimpinan strategis, serta kemampuan teknokratik dalam pelayanan publik. ASI
Sumber: RM.id
