Jakarta- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemeritah memberikan edukasi kebencanaan. Pasalnya, di daerah terdampak banjir yang ia tinjau, warga terkesan tidak pernah diberi penyuluhan menghadapi bencana banjir. Hal itu dikemukakan Ace saat rapat dengan Kementerian Sosial dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa (14/1/2020) di Gedung DPR RI.
“Ketika kunjungan dengan Pak Menteri Sosial meninjau banjir di Jakarta saya kecewa pak. Karena justru daerah yang kita kunjungi, yang setiap tahun banjir, tetapi mereka tidak memiliki edukasi tentang kebencanaan yang kuat. Manajemen kebencanaannya itu menurut saya sangat mengerikan”, jelas Ace.
“Bisa dibayangkan kita naik perahu, tapi disitu yang dilantai dua masih banyak warga yang masih bertahan. Saya baca juga Pak Kepala BNPB memohon-mohon warga untuk mau dievakuasi. Itu artinya bahwa memang edukasi soal kebencanaan ini sekalipun di daerah yang selama ini menjadi titik bencana yang setiap hujan curah tinggi, itu sama sekali tidak memiliki manajemen kebencanaan seperti kita harapkan. Edukasi kebencanaan kita sangat-sangat mengkhawatirkan”, lanjut politikus Partai Golkar ini.
Minimnya edukasi saat menghadapi bencana menjadi perhatian tersendiri bagi Ace. Ia sangat prihatin terhadap korban banjir yang seolah tidak tertangani.
“Saya sungguh sangat prihatin ketika para pengungsi tinggal di emperan dan berceceran dimana-mana. Saya tidak tahu apakah kita relevan untuk menyalahkan BPBD atau menyalahkan Dinas Sosial. Tetapi yang jelas memang kita tidak memiliki manajemen kebencanaan yang betul-betul memiliki protap yang jelas. Kampung Pulo misalnya yang setiap tahun selalu bencana (banjir) apakah ada khusus untuk jalur evakuasi. Tidak ada, Pak. Semua dibiarkan untuk tidur di emperan toko. Dan bahkan ada dari mereka bertahan di rumah di lantai dua. Gimana kalau terjadi hujan lebih lebat lagi. Pasti akan terendam juga”, kata Ace.
Oleh karena itu, Ace mendesak agar pemerintah melakukan pendidikan penanggulangan bencana berbasis kelompok agar masyarakat memiliki wawasan manajemen kebencanaan.
“Ini perlu ada satu program yang betul-betul massif terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak menteri soal disaster community. Apakah ini menjadi domain dari Kemensos atau domain dari BNPB”, ujarnya.
