• Beranda
  • Profil
    • Tentang AHS
    • Biodata Singkat (Indonesia)
    • Biodata Singkat (English)
  • Kegiatan
  • Berita
  • Opini
  • Konferensi Pers
    • online
  • Akademik
    • Tugas kuliah
    • Bahan Kuliah
    • Buku
    • Belajar Online
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Kontak
Ace Hasan Syadzily
  • Beranda
  • Profil
    • Tentang AHS
    • Biodata Singkat (Indonesia)
    • Biodata Singkat (English)
  • Kegiatan
  • Berita
    Ace Hasan: Pelaksanaan Umrah Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat

    Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

    DPR Minta Revisi Buku Agama Tak Keluar Jalur

    Golkar soal Usulan Biaya Penerbangan Haji Rp 33 Juta: Tidak Rasional

    Ace Hasan Sampaikan Hal Penghambat RUU PKS

    Besok, Komisi VIII DPR Rapat soal Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023

    Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

    Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

    Targetkan 10 Kursi DPRD di Pemilu 2024, Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Sebut Bukan Hal Berlebihan

    Golkar Ingin Ridwan Kamil Sosialisasikan Airlangga pada Gen Z dan Milenial

    Soal Peluang Jadi Cawapres, Ace Hasan: Ridwan Kamil Tahu Diri

    Soal Peluang Jadi Cawapres, Ace Hasan: Ridwan Kamil Tahu Diri

    Trending Tags

    • Opini
    • Konferensi Pers
      • online
    • Akademik
      • Tugas kuliah
      • Bahan Kuliah
      • Buku
      • Belajar Online
    • Galeri
      • Foto
      • Video
    • Kontak
    No Result
    View All Result
    • Beranda
    • Profil
      • Tentang AHS
      • Biodata Singkat (Indonesia)
      • Biodata Singkat (English)
    • Kegiatan
    • Berita
      Ace Hasan: Pelaksanaan Umrah Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat

      Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

      DPR Minta Revisi Buku Agama Tak Keluar Jalur

      Golkar soal Usulan Biaya Penerbangan Haji Rp 33 Juta: Tidak Rasional

      Ace Hasan Sampaikan Hal Penghambat RUU PKS

      Besok, Komisi VIII DPR Rapat soal Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023

      Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

      Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

      Targetkan 10 Kursi DPRD di Pemilu 2024, Ketua DPD Golkar Jabar Ace Hasan Sebut Bukan Hal Berlebihan

      Golkar Ingin Ridwan Kamil Sosialisasikan Airlangga pada Gen Z dan Milenial

      Soal Peluang Jadi Cawapres, Ace Hasan: Ridwan Kamil Tahu Diri

      Soal Peluang Jadi Cawapres, Ace Hasan: Ridwan Kamil Tahu Diri

      Trending Tags

      • Opini
      • Konferensi Pers
        • online
      • Akademik
        • Tugas kuliah
        • Bahan Kuliah
        • Buku
        • Belajar Online
      • Galeri
        • Foto
        • Video
      • Kontak
      No Result
      View All Result
      Ace Hasan Syadzily
      No Result
      View All Result
      Home OPINI

      Urbanisasi dan Kesenjangan Kota-Desa

      timred-ahs by timred-ahs
      11 Maret 2018
      in OPINI
      0
      Urbanisasi dan Kesenjangan Kota-Desa
      0
      SHARES
      842
      VIEWS
      Share on FacebookShare on Twitter

      Ace Hasan Syadzily
      Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar,
      Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar,
      Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

      BAGI kota-kota besar Lebaran selalu menyisakan masalah yang klasik, yaitu arus urbanisasi. Data yang dilansir Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta menyebutkan, setelah Lebaran 2017 pendatang baru ke Jakarta sebanyak 70.752 orang. Dibandingkan pendatang saat Lebaran 2016, tahun ini jumlahnya naik 2,89% atau 68.763 orang.

      Data tersebut menunjukkan bahwa kota masih menjadi tempat arus perpindahan penduduk yang masih diminati warga. Pola mobilitas sosial ini akan selalu terjadi selagi kota tetap menjadi pusat pertumbuhan dan aktivitas ekonomi dengan daya dukung ekonomi yang menopangnya. Artinya, desa belum mampu menciptakan dan menumbuhkan aktivitas ekonomi yang menjanjikan sehingga mendorong masyarakat desa tetap berbondong-bondong ke kota untuk mencari pekerjaan yang lebih layak.

      Pertanyaannya, bukankah sekarang pemerintah telah mengimplementasikan UU Nomor 6/2014 tentang Desa yang sejatinya diharapkan dapat mendorong masyarakat desa agar dapat mengembangkan potensi ekonominya? Pertanyaan evaluatif kebijakan ini memang terlalu ambisius untuk menjawab persoalan urbanisasi yang merupakan fenomena dunia berkembang seperti Indonesia yang masih menghadapi masalah kesenjangan antara kota dan desa.
      Namun, dengan pertanyaan di atas setidaknya menggugah kita untuk terus mengevaluasi sejauh mana efektivitas pelaksanaan tiga tahun implementasi UU Nomor 6/2014 tentang Desa dapat mencapai tujuan utamanya: mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan desa-kota, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perdesaan.

      Asumsinya, semakin berkurangnya urbanisasi maka mulai semakin tumbuh produktivitas perekonomian di perdesaan. Berkurangnya urbanisasi merupakan salah satu indikator penting bagi berkembangnya potensi ekonomi masyarakat di desa. Masyarakat desa tidak lagi berangkat ke kota jika mereka mendapatkan pekerjaan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menjamin kebutuhan hidupnya.

      Kemiskinan dan Dana Desa
      Pelaksanaan UU Desa telah berlangsung tiga tahun sejak 2014. Pada 2015 pemerintah pusat melalui APBN telah mengucurkan dana Rp20,76 triliun. Berikutnya, 2016, naik menjadi Rp46,9 triliun, lalu pada 2017 pemerintah pusat telah mengalokasikan Rp60 triliun. Kini rata-rata pemerintahan desa sebagai entitas pemerintahan yang memiliki otonomi untuk mengelola sumber daya keuangannya Rp800 juta hingga Rp1,1 miliar per desa.

      Kebijakan ini sungguh sangat tepat untuk membangun Indonesia dari desa sebagaimana program Nawacita pemerintahan Jokowi jika penggunaannya tepat sasaran dan sesuai peruntukannya. Dana desa ini, menurut UU Desa, dipergunakan untuk membiaya infrastruktur ekonomi, sosial, fisik, dan meningkatkan kemampuan berusaha masyarakat di perdesaan.

      Jika kita melihat struktur ekonomi dalam hal kemiskinan dalam satu tahun terakhir ini memang sedikit terjadi penurunan. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bulan Juni 2017, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2016 mencapai 27,76 juta orang (10,70%), menurun 0,25 juta orang dibandingkan penduduk miskin pada Maret 2016, 28,01 juta orang (10,86%).

      Namun, hal yang perlu menjadi catatan atas laporan BPS tersebut, sebagian besar penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Pada September 2016, walaupun sedikit terjadi penurunan, penduduk miskin yang tinggal di daerah perdesaan sebesar 62,24% dari seluruh penduduk miskin, padahal pada Maret 2016 sebesar 63,08%. Artinya, jumlah orang miskin di perdesaan masih besar dibandingkan di perkotaan.

      Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan, seperti data BPS di atas, menunjukkan bahwa penggunaan dana desa belum sepenuhnya memiliki efek signifikan bagi upaya mengatasi kesenjangan desa-kota. Hal ini bisa jadi disebabkan karena pada tahun yang ketiga realisasi anggaran dana desa masih berkisar pada pembangunan infrastruktur dasar (seperti jalan desa).

      Pada umumnya, penggunaan dana desa saat ini belum menyentuh upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk penciptaan aktivitas ekonomi berbasis sumber daya desa tersebut dan dapat menyerap tenaga kerja masyarakat desa.

      Dalam kaitan ini, perlu kiranya kita menilik pendekatan John Friedman (1992) dalam Empowerment: the Politics of Alternative Development, bahwa kemiskinan terjadi akibat dari ketidakberdayaan karena ketiadaan akses terhadap kekuatan sosial (powerlessness as lack of access to social power). Yang dimaksud Friedman dengan kekuatan sosial itu terdiri atas, pertama, adanya modal produktif atas aset, misalnya tanah pertanian yang produktif.
      Kedua, akses terhadap sumber keuangan untuk dipergunakan menambah income dan kredit usaha yang memadai. Ketiga, partisipasi dalam suatu kelembagaan yang dapat mencapai kepentingan ekonomi seperti koperasi atau badan usaha bersama dalam masyarakat.

      Keempat, akses dan jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Kelima, akses terhadap informasi yang dapat mendukung bagi ruang usaha yang produktif.

      Solusi Urbanisasi
      Pendekatan Friedman ini sesungguhnya relevan untuk mengatasi persoalan kemiskinan yang terjadi di perdesaan. Melalui pendekatan ini, kiranya pembangunan perdesaan ini harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

      Pertama, program redistribusi lahan dalam program reforma agraria bagi para petani di perdesaan sudah seharusnya segara direalisasikan. Kebijakan reforma agraria ini akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan warga perdesaan sebagai aset ekonomi yang paling mendasar.

      Kedua, penguatan kelembagaan usaha ekonomi yang berskala produktif. Dalam UU Desa dikenal suatu institusi perekonomian yang dikenal dengan badan usaha milik (BUM) desa. BUMDes ini diharapkan menjadi institusi ekonomi berbasis masyarakat yang dapat meningkatkan usaha bersama untuk meningkatkan pendapatan sekaligus menyerap tenaga kerja bagi masyarakat perdesaan.

      Redistribusi lahan pertanian dan penguatan kelembagaan ekonomi harus juga dibarengi dengan peningkatan kemampuan masyarakat desa dengan meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dengan terus melakukan inovasi dan teknologi tepat guna. Di sinilah peran dunia pendidikan, baik menengah kejuruan maupun perguruan tinggi, melakukan pendampingan terhadap pembangunan masyarakat desa.

      Apabila semua pemangku kepentingan (Kementerian Desa, Pertanian, Dalam Negeri, Keuangan, Pertanahan/BPN, Sosial, Dikbud, Ristekdikti, Pemerintah Daerah, dan instansi lain) memiliki gerak langkah yang sama dalam kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi dalam menangani pembangunan di perdesaan, urbanisasi dengan sendirinya akan teratasi.

      Dengan demikian, persoalan urbanisasi sebagai fenomena tahunan dapat diselesaikan hingga ke akar persoalannya dengan pembangunan yang berfokus pada perdesaan. Semoga!
      Sumber : Sindonews.com

      Previous Post

      Golkar Tak Tertarik Duetkan Jokowi-Gatot di 2019

      Next Post

      TB. H. Ace Hasan Syadzily, M. Si; Kuatkan Pilar Kebangsaan Pada Era Informasi

      Related Posts

      Kang Ace Kalem Tapi “Nyaan”
      OPINI

      Kang Ace Kalem Tapi “Nyaan”

      7 Februari 2022
      Golkar Menilai Idealnya Gerindra Jadi Oposisi Jokowi
      OPINI

      MENARUH HARAPAN KABINET BARU

      25 Oktober 2019
      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial
      OPINI

      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial

      25 Oktober 2019
      UU PESANTREN DAN  PERSEMAIAN ISLAM RAHMATAL LIL ALAMIN
      OPINI

      UU PESANTREN DAN PERSEMAIAN ISLAM RAHMATAL LIL ALAMIN

      25 Oktober 2019
      Ace Hasan: Selamat Jalan Bapak Teknologi Indonesia dan Bapak Demokrasi Indonesia
      OPINI

      Ace Hasan: Selamat Jalan Bapak Teknologi Indonesia dan Bapak Demokrasi Indonesia

      11 September 2019
      RUU Pekerja Sosial Disahkan Menjadi UU
      OPINI

      RUU Pekerja Sosial Disahkan Menjadi UU

      3 September 2019
      Next Post
      TB. H. Ace Hasan Syadzily, M. Si; Kuatkan Pilar Kebangsaan Pada Era Informasi

      TB. H. Ace Hasan Syadzily, M. Si; Kuatkan Pilar Kebangsaan Pada Era Informasi

      Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

      Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      • Trending
      • Comments
      • Latest
      Mengedepankan Islam substantif dalam bernegara

      Mengedepankan Islam substantif dalam bernegara

      4 Oktober 2018
      Kang Haji Ace Hasan Syadzily: Ngora, Nyunda, Nyantri, Nyakola

      Kang Haji Ace Hasan Syadzily: Ngora, Nyunda, Nyantri, Nyakola

      5 September 2018
      Arafah, Haji, dan Kemanusiaan Kita

      MELAYANI TAMU ALLAH : Catatan Penyelenggaraan Haji Tahun 2018

      4 September 2018
      Ace Hasan Melenggang Kembali ke Senayan

      Ace Hasan Melenggang Kembali ke Senayan

      1 Mei 2019
      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial

      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial

      3
      Arafah, Haji, dan Kemanusiaan Kita

      MELAYANI TAMU ALLAH : Catatan Penyelenggaraan Haji Tahun 2018

      1
      Idrus Siap ‘Didepak’, Ibnu Munzir-Ace Hasan Masuk Bursa Sekjen Golkar

      Idrus Siap ‘Didepak’, Ibnu Munzir-Ace Hasan Masuk Bursa Sekjen Golkar

      0
      Ace Hasan: Pelaksanaan Umrah Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat

      Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

      0
      Ace Hasan: Pelaksanaan Umrah Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat

      Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

      30 Januari 2023
      DPR Minta Revisi Buku Agama Tak Keluar Jalur

      Golkar soal Usulan Biaya Penerbangan Haji Rp 33 Juta: Tidak Rasional

      28 Januari 2023
      Ace Hasan Sampaikan Hal Penghambat RUU PKS

      Besok, Komisi VIII DPR Rapat soal Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023

      24 Januari 2023
      Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

      Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

      24 Januari 2023

      Recent News

      Ace Hasan: Pelaksanaan Umrah Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat

      Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

      30 Januari 2023
      DPR Minta Revisi Buku Agama Tak Keluar Jalur

      Golkar soal Usulan Biaya Penerbangan Haji Rp 33 Juta: Tidak Rasional

      28 Januari 2023
      Ace Hasan Sampaikan Hal Penghambat RUU PKS

      Besok, Komisi VIII DPR Rapat soal Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023

      24 Januari 2023
      Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

      Golkar Yakin Ridwan Berpeluang Diusung Jadi Gubernur Jabar Atau DKI Jakarta

      24 Januari 2023

      instaragram

      Ace Hasan Syadzily

      ACE HASAN SYADZILY, dengan nama lengkap Tubagus Ace Hasan Syadzily, lahir di Pandeglang Banten 19 September 1976. Lahir dari pasangan KH Tb A. Rafei Ali dan Hj Siti Sutihat. Dibesarkan dalam tradisi Pesantren yang kental dan aktivitas politik yang sangat kuat.

      Browse by Category

      • Berita Terkini
      • kegiatan
      • News
      • OPINI

      Recent News

      Ace Hasan: Pelaksanaan Umrah Harus Dengan Protokol Kesehatan Yang Ketat

      Soal Anggaran Atasi Kemiskinan Rp500 Triliun, Ace Hasan: MenPAB RB Seperti Memercik Muka Pemerintah

      30 Januari 2023
      DPR Minta Revisi Buku Agama Tak Keluar Jalur

      Golkar soal Usulan Biaya Penerbangan Haji Rp 33 Juta: Tidak Rasional

      28 Januari 2023

      copyright © 2018 ace-hasan.com web by Jasaweb-seo.com

      No Result
      View All Result
      • Beranda
      • Profil
        • Tentang AHS
        • Biodata Singkat (Indonesia)
        • Biodata Singkat (English)
      • Kegiatan
      • Berita
      • Opini
      • Konferensi Pers
        • online
      • Akademik
        • Tugas kuliah
        • Bahan Kuliah
        • Buku
        • Belajar Online
      • Galeri
        • Foto
        • Video
      • Kontak

      copyright © 2018 ace-hasan.com web by Jasaweb-seo.com