Presiden Jokowi telah melantik secara resmi susunan kabinetnya. Kabinet Jilid kedua ini dinamakan Kabinet Indonesia Maju sesuai dengan visi dan misi beliau pada saat kampanye pada pemilihan presiden yang lalu. Dengan dilantiknya 38 orang Menteri dan Pejabat setingkat Menteri telah memastikan berbagai spekulasi politik sebagian kalangan tentang postur dan figur yang tepat dalam menjalankan pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf untuk memimpin Indonesia lima tahun ke depan.
Secara umum, gambaran komposisi kabinet Jokowi jilid kedua ini terlihat lebih akomodatif terhadap semua kekuatan politik saat ini. Presiden Jokowi sebagaimana pernyataan sebelumnya mengatakan akan menempatkan para menteri dari profesional 55% dan unsur partai politik 45%. Di lihat dari segi itu, komposisi profesional-partai politik telah terpenuhi.
Dilihat dari representasi politik, partai Koalisi Indonesia Kerja (KIK) tampak kader PDIP sebanyak 5 orang yang menempati posisi Kementerian Sosial, Kementerian Hukum & HAM, Kementerian PAN & RB, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Sekretaris Kabinet. Sementara, Partai GOLKAR menempati 3 portofolio yaitu, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pemuda & Olahraga.
Partai Nasdem menempatkan kadernya pada Kementerian Komunikasi dan informasi, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kehutanan & Lingkungan Hidup. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap menempati posisi Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Desa, Transmigrasi & Daerah Tertinggal, serta Kementerian Perdagangan. Dan terakhir, Partai Persatuan Pembangunan menempatkan Ketua Umumnya menduduki Kepala Bappenas/PPN.
Yang menarik adalah kesediaan Prabowo Subianto yang merupakan rival Capresnya dalam dua kali Pilpres (2014 & 2019) untuk bergabung menjadi Menteri Pertahanan bersama kader Partai Gerindra yang lain, Eddy Prabowo menduduki kursi Menteri Kelautan dan Perikanan. Hal ini menunjukkan koalisi Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf pada periode ini lebih kokoh dan kuat dengan dukungan KIK sebanyak 63% plus Gerindra sebanyak 12% di Parlemen.
Masuknya nama-nama dari kalangan profesional memberikan warna baru dalam kabinet ini. Erik Tohir yang merupakan mantan Ketua Tim kampanye Nasional (TKN) di Kementerian BUMN, Nadiem Makarim, professional pendiri industri digital Go-Jek pada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, Wishnu Utama di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menggambarkan upaya Presiden Jokowi untuk mencari terobosan baru dalam menghadapi perkembangan ekonomi di era industry 4.0 ini.
Nama-nama lama yang merupakan Tim Kerja Presiden Jokowi periode yang lalu dari kalangan profesional masih tetap dipertahankan seperti Sri Mulyani, Basuki Hadimuljono, Teten Masduki, Pratikno, Luhut B Pandjaitan, Moeldoko dan Budi Karya Sumadi. Mereka inilah yang dinilai Presiden Jokowi yang dinilai mampu menjaga stabilitas ekonomi dan politik selama lima tahun sebelumnya.
* * *
Pertanyaan mendasar, dengan postur kabinet seperti di atas, apa yang ingin dilakukan Presiden Jokowi pada periode yang kedua ini? Saya menilai ada beberapa hal yang ingin dilakukan Presiden Jokowi. Yang paling utama, Presiden Jokowi menginginkan agar stabilitas politik dan pemerintahan selama lima tahun ke depan dapat terjaga. Stabilitas politik ini sangat penting agar dapat Pemerintahan Jokowi dapat menjalankan pemerintahan tanpa mengalami hambatan dan kegaduhan politik.
Tidak mudah bagi Pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf dalam menghadapi tantangan, terutama tantangan ekonomi global yang sudah mengarah pada resesi dunia. Kecenderungan ekonomi dunia mengalami pelambatan akibat persaingan antar negara, terutama perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok, persaingan antar kawasan dan berbagai tantangan lainnya. Di beberapa negara, pelambatan ekonomi itu sudah dirasakan sehingga mengalami stagnasi ekonomi yang berimbas dari ekonomi dalam negeri Indonesia.
Untuk menghadapi tantangan ekonomi global ini, maka mau tidak mau, Presiden Jokowi harus tetap menjaga suasana politik dalam negeri yang mengarah pada penciptaan iklim ekonomi yang kondusif bagi tumbuhnya investasi dan produktivitas ekonomi yang berkualitas tanpa mencederai sistem politik yang demokratis.
Dalam lima tahun terakhir, Presiden Jokowi telah fokus kepada pembangunan infrastruktur. Berbagai pembangunan infrastruktur ekonomi seperti jalan tol, pelabuhan, bandara, jalan desa, dan lain-lain telah berhasil dibangun. Namun, pembangunan infrastruktur saja tidak cukup dan belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan mendatangkan investasi dan menciptakan produktivitas ekonomi yang bernilai tambah.
Beberapa ekonom menyebutkan bahwa kita masih menghadapi hambatan yang serius, yaitu reformasi strukural dan regulasi. Presiden Jokowi pernah mengeluhkan tentang tak satupun dari 33 perusahaan investasi yang keluar dari Tiongkok yang lari ke Indonesia. Mereka lebih memilih Vietnam daripada negara kita. Penyebab utamanya karena regulasi kita yang dirasakan berbelit-belit dan tidak efesien. Pengurusan izin berinvestasi dinilai terlalu lama. Belum lagi soal ketenagakerjaan yang dinilai tidak kompetitif.
Atas dasar itu, dalam Pidato pelantikan di depan MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 yang lalu, Presiden Jokowi menyampaikan kembali tentang kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang selama ini menjadi the bottleneck bagi iklim investasi di Indonesia. Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi tersebut tentu membutuhkan dukungan politik. Karena itu, mensolidkan dukungan politik sebesar-besarnya bisa menjadi merupakan salah satu alasan mengapa koalisi pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf pada periode yang kedua ini jauh lebih besar.
Dengan dukungan politik yang kuat dan besar tentu harus dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mewujudkan janji politik Jokowi. Presiden Jokowi memiliki janji melapaskan Indonesia sebagai middle income trap atau jebakan negara-negara berpenghasilan menengah menuju negara yang berpendapatan yang sejajar dengan negara-negara maju.
Bergabungnya kalangan profesional ke dalam kabinet dapat mendorong cara dan strategi kebijakan yang tepat untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang memiliki skill dan keterampilan yang dibutuhkan dengan dunia kerja dan perkembangan teknologi informasi di era industri 4.0 Kabinet yang baru harus mampu menciptakan ekosistem ekonomi dan industri yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan rakyat.
Sebagai wakil rakyat, saya tentu akan mengkritisi dan mengawasi kinerja pemerintahan Jokowi-Kiai Ma’ruf sebagaimana visi dan misi yang telah ditawarkan kepada rakyat. Seharusnya, pada periode kedua ini, Presiden Jokowi tidak memiliki beban politik apapun untuk bekerja mewujudkan harapan rakyat, membawa Indonesia menjadi negara maju. Selamat bekerja!
