• Beranda
  • Profil
    • Tentang AHS
    • Biodata Singkat (Indonesia)
    • Biodata Singkat (English)
  • Kegiatan
  • Berita
  • Opini
  • Konferensi Pers
    • online
  • Akademik
    • Tugas kuliah
    • Bahan kuliah
    • Buku
    • Belajar Online
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Kontak
Ace Hasan Syadzily
  • Beranda
  • Profil
    • Tentang AHS
    • Biodata Singkat (Indonesia)
    • Biodata Singkat (English)
  • Kegiatan
  • Berita
    Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

    Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

    Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

    Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

    Cegah Alih Fungsi Lahan Doni Monardo Dan Ace Hasan Pantau Daerah Rawan Longsor Di Bandung Barat

    Cegah Alih Fungsi Lahan Doni Monardo Dan Ace Hasan Pantau Daerah Rawan Longsor Di Bandung Barat

    Ace Hasan Heran Data Kemiskinan Tak Kunjung Valid

    Pengikut ‘Hakekok’ Ritual Bugil, Komisi VIII: Harus Diluruskan Ulama

    RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN

    RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN

    Haji Dibatalkan, Pemerintah Diminta Jaga Diplomasi dengan Arab Saudi

    Komisi VIII Minta Prostitusi Online Libatkan 15 Muda-mudi Diusut Tuntas

    Trending Tags

    • Opini
    • Konferensi Pers
      • online
    • Akademik
      • Tugas kuliah
      • Bahan kuliah
      • Buku
      • Belajar Online
    • Galeri
      • Foto
      • Video
    • Kontak
    No Result
    View All Result
    • Beranda
    • Profil
      • Tentang AHS
      • Biodata Singkat (Indonesia)
      • Biodata Singkat (English)
    • Kegiatan
    • Berita
      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

      Cegah Alih Fungsi Lahan Doni Monardo Dan Ace Hasan Pantau Daerah Rawan Longsor Di Bandung Barat

      Cegah Alih Fungsi Lahan Doni Monardo Dan Ace Hasan Pantau Daerah Rawan Longsor Di Bandung Barat

      Ace Hasan Heran Data Kemiskinan Tak Kunjung Valid

      Pengikut ‘Hakekok’ Ritual Bugil, Komisi VIII: Harus Diluruskan Ulama

      RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN

      RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN

      Haji Dibatalkan, Pemerintah Diminta Jaga Diplomasi dengan Arab Saudi

      Komisi VIII Minta Prostitusi Online Libatkan 15 Muda-mudi Diusut Tuntas

      Trending Tags

      • Opini
      • Konferensi Pers
        • online
      • Akademik
        • Tugas kuliah
        • Bahan kuliah
        • Buku
        • Belajar Online
      • Galeri
        • Foto
        • Video
      • Kontak
      No Result
      View All Result
      Ace Hasan Syadzily
      No Result
      View All Result
      Home News

      Komisi VIII DPR: RUU PKS Untuk Pencegahan, Perlindungan, Rehabilitasi Kkorban Kekerasan Seksual

      ocit oke by ocit oke
      6 Februari 2019
      in News
      0
      Komisi VIII DPR: RUU PKS Untuk Pencegahan, Perlindungan, Rehabilitasi Kkorban Kekerasan Seksual
      0
      SHARES
      52
      VIEWS
      Share on FacebookShare on Twitter

      JAKARTA — Komisi VIII DPR RI masih terus membahas Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) bersama pemerintah.

      “Kami Panitia Kerja RUU PKS komisi VIII DPR RI masih membahasnya di tingkat Panja,” ujar Wakil ketua Komisi VIII DPR RI Tubagus Ace Hasan Syadzily kepada Tribunnews.com, Rabu (6/2/2019).

      Sejauh ini sudah disepekati dengan Panja Pemerintah untuk membahas Daftar Isin Masalah (DIM).

      “Kami akan menyandingkan antara DIM yang kami miliki dengan DIM yang dimiliki pemerintah,” jelas Ketua DPP Golkar ini.

      Ace menegaskan, secara substansi, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual ini diarahkan untuk pencegahan, perlindungan, rehabilitasi korban Kekerasan Seksual dan memberikan hukuman efek jera bagi para pelakunya.

      “Bila ada substansi yang bertentangan dengan tatanan sosial baik norma adat maupun agama, kita cermati agar hal itu tidak termaktub dalam Undang-Undang ini.” papar Ace.

      Apabila ada masalah krusial yang jadi pembahasan, imbuh dia, DPR dan pemerintah akan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak dibahas secara hati-hati.

      Hal ini agar tidak bertentangan dengan norma yang dalam masyarakat, terutama agama, dan aturan perundang-undangan yang ada.

      Sebelumnya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak draf RUU Penghapusan kekerasan Seksual.

      Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan, penolakan tersebut didasarkan pada alasan mendasar mengenai potensi pertentangan materi RUU dengan nilai-nilai Pancasila dan agama.

      Menurut dia, hal itu akan menimbulkan polemik di masyarakat.

      “Fraksi PKS bukan tanpa upaya, memberi masukan, sehingga sampai pada kesimpulan menolak draf RUU. Fraksi sudah secara tegas memberikan masukan perubahan tetapi tidak diakomodir dalam RUU. Untuk itu, Fraksi PKS menyatakan dengan tegas menolak draf RUU Penghapusan Kekerasan Seksual,” ujar Jazuli saat dikonfirmasi, Selasa (5/2/2019).

      Jazuli mengatakan, Fraksi PKS mempersoalkan mengenai definisi dan cakupan kekerasan seksual.
      Ia menilai, definisi kekerasan seksual hingga cakupan tindak pidana kekerasan seksual dominan berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, agama, dan budaya ketimuran.

      Bahkan, kata Jazuli, ketentuan itu berpretensi membuka ruang sikap permisif atas perilaku seks bebas dan menyimpang.

      Sikap Fraksi PKS ini, lanjut Jazuli, diperkuat oleh derasnya kritik dan penolakan dari tokoh-tokoh agama, para ahli, ormas, dan elemen masyarakat lainnya terhadap RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

      Mereka menilai, RUU tersebut berpotensi memberikan ruang bagi perilaku seks bebas dan perilaku seks menyimpang yang bertentangan dengan Pancasila dan norma agama.

      “Atas dasar itulah, Fraksi PKS semakin mantap dan yakin untuk menolak draf RUU tersebut serta akan menempuh langkah konstitusional agar DPR membatalkan pembahasan RUU tersebut,” kata Jazuli.

      Definisi kekerasan seksual diatur dalam Pasal 1 RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

      Pasal itu menyatakan, kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau politik.

      Sementara, cakupan tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 11 sampai Pasal 20. Pasal 11 ayat (1) menyatakan kekerasan seksual terdiri dari pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, perkosaan, pemaksaan perkawinan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual.

      Sumber : Tribunnes.com

       

      Previous Post

      TKN: Elektabilitas Prabowo Stagnan, BPN Seperti Kehabisan Akal

      Next Post

      Jokowi Unggul 24% di Survei Celebes, TKN: Semakin Tak Tertandingi

      Related Posts

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota
      News

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      8 April 2021
      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan
      News

      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

      27 Maret 2021
      Cegah Alih Fungsi Lahan Doni Monardo Dan Ace Hasan Pantau Daerah Rawan Longsor Di Bandung Barat
      News

      Cegah Alih Fungsi Lahan Doni Monardo Dan Ace Hasan Pantau Daerah Rawan Longsor Di Bandung Barat

      12 Maret 2021
      Ace Hasan Heran Data Kemiskinan Tak Kunjung Valid
      News

      Pengikut ‘Hakekok’ Ritual Bugil, Komisi VIII: Harus Diluruskan Ulama

      12 Maret 2021
      RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN
      News

      RUU Penanggulangan Bencana atur alokasi anggaran dua persen dari APBN

      10 Maret 2021
      Haji Dibatalkan, Pemerintah Diminta Jaga Diplomasi dengan Arab Saudi
      News

      Komisi VIII Minta Prostitusi Online Libatkan 15 Muda-mudi Diusut Tuntas

      10 Maret 2021
      Next Post
      Jokowi Unggul 24% di Survei Celebes, TKN: Semakin Tak Tertandingi

      Jokowi Unggul 24% di Survei Celebes, TKN: Semakin Tak Tertandingi

      Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

      Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      • Trending
      • Comments
      • Latest
      Arafah, Haji, dan Kemanusiaan Kita

      MELAYANI TAMU ALLAH : Catatan Penyelenggaraan Haji Tahun 2018

      4 September 2018
      Kang Haji Ace Hasan Syadzily: Ngora, Nyunda, Nyantri, Nyakola

      Kang Haji Ace Hasan Syadzily: Ngora, Nyunda, Nyantri, Nyakola

      5 September 2018
      Ace Hasan Melenggang Kembali ke Senayan

      Ace Hasan Melenggang Kembali ke Senayan

      1 Mei 2019
      Ace Hasan Syadzily Jadi Juru Bicara Jokowi-Ma’ruf

      Ace Hasan Syadzily Jadi Juru Bicara Jokowi-Ma’ruf

      20 Agustus 2018
      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial

      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial

      4
      Arafah, Haji, dan Kemanusiaan Kita

      MELAYANI TAMU ALLAH : Catatan Penyelenggaraan Haji Tahun 2018

      1
      Politikus Golkar Pertanyakan SKB Menteri Soal Radikalisme

      DPR Dukung Khilafah dan Jihad Tetap Ada dalam Pelajaran Agama

      1
      Idrus Siap ‘Didepak’, Ibnu Munzir-Ace Hasan Masuk Bursa Sekjen Golkar

      Idrus Siap ‘Didepak’, Ibnu Munzir-Ace Hasan Masuk Bursa Sekjen Golkar

      0
      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      8 April 2021
      Ace Hasan Sosialisasi UU Tentang Haji, Yuk, Simak Penjelasannya

      Biaya Haji 2021 Diproyeksikan Naik, Ini Jumlahnya

      6 April 2021
      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

      27 Maret 2021
      DPR Setujui Usulan Pemprov DKI Jakarta Gunakan Masjid Sebagai Lokasi Vaksinasi, Ace Hasan: Tidak Perlu Diributkan

      DPR Setujui Usulan Pemprov DKI Jakarta Gunakan Masjid Sebagai Lokasi Vaksinasi, Ace Hasan: Tidak Perlu Diributkan

      24 Maret 2021

      Recent News

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      8 April 2021
      Ace Hasan Sosialisasi UU Tentang Haji, Yuk, Simak Penjelasannya

      Biaya Haji 2021 Diproyeksikan Naik, Ini Jumlahnya

      6 April 2021
      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

      Tak Ingin Kasus Positif Covid-19 Kembali Naik Tajam, Golkar: Larangan Mudik Memang Seharusnya Diterapkan

      27 Maret 2021
      DPR Setujui Usulan Pemprov DKI Jakarta Gunakan Masjid Sebagai Lokasi Vaksinasi, Ace Hasan: Tidak Perlu Diributkan

      DPR Setujui Usulan Pemprov DKI Jakarta Gunakan Masjid Sebagai Lokasi Vaksinasi, Ace Hasan: Tidak Perlu Diributkan

      24 Maret 2021
      Ace Hasan Syadzily

      ACE HASAN SYADZILY, dengan nama lengkap Tubagus Ace Hasan Syadzily, lahir di Pandeglang Banten 19 September 1976. Lahir dari pasangan KH Tb A. Rafei Ali dan Hj Siti Sutihat. Dibesarkan dalam tradisi Pesantren yang kental dan aktivitas politik yang sangat kuat.

      Browse by Category

      • Berita Terkini
      • kegiatan
      • News
      • OPINI

      Recent News

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      Arab Saudi Buka Opsi Haji bagi Jamaah RI, Komisi VIII Sudah Siapkan Berbagai Skenario Kuota

      8 April 2021
      Ace Hasan Sosialisasi UU Tentang Haji, Yuk, Simak Penjelasannya

      Biaya Haji 2021 Diproyeksikan Naik, Ini Jumlahnya

      6 April 2021

      copyright © 2018 ace-hasan.com web by Jasaweb-seo.com

      No Result
      View All Result
      • Beranda
      • Profil
        • Tentang AHS
        • Biodata Singkat (Indonesia)
        • Biodata Singkat (English)
      • Kegiatan
      • Berita
      • Opini
      • Konferensi Pers
        • online
      • Akademik
        • Tugas kuliah
        • Bahan kuliah
        • Buku
        • Belajar Online
      • Galeri
        • Foto
        • Video
      • Kontak

      copyright © 2018 ace-hasan.com web by Jasaweb-seo.com