Jakarta – Partai Golkar mengaku tidak meminta jatah kursi menteri tertentu untuk mendukung kinerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin, di kabinet. Namun Golkar mengaku menyiapkan nama-nama kader yang terbaik jika Jokowi meminta.
“Kami tidak dalam kapasitas untuk menawarkan diri (menteri bidang tertentu), itu hak presiden. Jika diminta, Golkar akan berikan nama yang terbaik,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily di diskusi bertajuk ‘Teka-teki Menteri dan Koalisi’ di d’Consulate Lounge, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (19/10/2019).
Ace tak mau menyebut berapa nama menteri yang disodorkan Golkar ke Jokowi. Ia mengaku siap menyediakan tokoh-tokoh terbaik dari partainya untuk mengisi bidang-bidang yang dibutuhkan Jokowi untuk membantunya di kabinet.
“Konsep Golkar sesungguhnya jika Pak Jokowi minta nama kader, bisa jadi ketum kami bertemu dengan Pak Jokowi, ketika misalnya Pak Jokowi mengatakan portofolio yang disediakan bidang ekonomi, kami siapkan di bidang ekonomi. Kami serahkan sesuai nama portofolio yang dimintakan Pak Jokowi,” ujarnya
Ace mengatakan Golkar akan menyiapkan kader-kader yang memahami program kerja Jokowi di periode kedua, yang berfokus membangun SDM dan infrastruktur. Dia menyebut figur menteri yang akan disodorkan juga harus mengerti tantangan pelemahan ekonomi global sambil mewujudkan visi-misi Nawacita Jokowi periode dua.
“Harapannya kami menginginkan figur-figur tersebut sesuai dengan apa yang dihadapi saat ini, misal bagaimana kita hadapi tantangan ekonomi, 1-2 tahun ke depan kecenderungan pelambatan ekonomi dunia, resesi ekonomi, hadapi perang dagang AS-Tiongkok, itu berimplikasi terhadap ekonomi dalam negeri,” ungkapnya.
Golkar juga mempertanyakan urgensi partai politik pendukung Prabowo-Sandi pada Pilpres 2019 bergabung ke Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Golkar menilai kekuatan KIK di parlemen sudah kuat.
“Sekarang begini bergabungnya kubu 02 ke koalisi KIK menurut saya pertanyaannya apakah memang diperlukan? Kenapa karena kita tahu bahwa dengan kekuatan 63 persen di parlemen koalisi Indonesia kerja sangat kuat untuk bisa mengawal pemerintah Jokowi selama 5 tahun ke depan,” katanya.
Sebab jika semua parpol berada di kubu pemerintah, Ace mengatakan maka tidak ada yang akan mengawasi pemerintah untuk check and balances. Ia menilai demokrasi harus di konsolidasikan dengan baik.
Selain itu, ia menilai pendukung Jokowi akan keberatan dengan bergabungnya Gerindra ke pemerintahan. Ia menilai terpilihnya Jokowi karena banyak masyarakat yang sepakat dengan visi misinya. Sedangkan bila ada konsep baru yang ditawarkan pihak lain, dikhawatirkan akan tidak sesuai dengan janji politik Jokowi.
“Karena kan bagaimana pun apa yang kita sampaikan pada pilpres kemarin kita sudah partai-partai merumuskan visi misi secara jelas dan tegas. Dan dari situ kita sampaikan kepada publik sebagai preferensi publik atau rakyat untuk mereka mempercayai Jokowi sebagai presiden terpilih di Pilpres 2019 ini,” kata Ace.
“Jika kemudian disaat pascapilpres ada konsep-konsep baru yang ditawarkan dan berbeda dengan yang dirumuskan dari visi misi bersama tersebut, tentu saya melihatnya itu bagian dari tidak sesuai dengan janji yang telah diberikan,” ujarnya.
Sumber : Detik.com
