JAKARTA – Lembaga Ketahanan Nasional menekankan, keterbukaan informasi publik di era disrupsi digital tidak bisa dilepaskan dari penguatan ketahanan nasional berbasis digital.
Hal itu diungkapkan Gubernur Lemhanas RI Ace Hasan Syadzily saat menghadiri Pameran Keterbukaan Informasi Publik 2025 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (14/10/2025).
Menurutnya, keterbukaan informasi merupakan keniscayaan di era teknologi saat ini.
Akan tetap, lanjut dia, pelaksanaannya harus berjalan seiring dengan upaya memperkuat sistem digital nasional, memperluas akses infrastruktur, serta membangun ekosistem media yang sehat dan adaptif.
“Di tengah tantangan global dan disrupsi teknologi saat ini maka keterbukaan informasi publik perlu terus dikembangkan dengan tidak hanya menampilkan hak dan kewajiban semata, akan tetapi juga diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur digital yang merata, talenta teknologi, dan ekosistem inovasi media yang sehat,” kata Ace.
Dia menilai, kemajuan teknologi dan media telah membawa pengaruh besar terhadap ketahanan bangsa.
Dalam situasi global yang ditandai dengan disrupsi, konflik kepentingan, serta pesatnya perkembangan teknologi, bangsa Indonesia perlu memiliki daya tahan sistemik agar tetap tangguh dan mampu beradaptasi.
“Sebuah bangsa dan negara yang tangguh bukanlah yang tidak pernah goyang, melainkan yang tahu bagaimana beradaptasi dan bertransformasi dalam menghadapi setiap goncangan yang terjadi,” katanya.
Ace menjelaskan, daya tahan sistemik bangsa dapat dicapai dengan memperkuat integritas dan nilai-nilai kebangsaan di seluruh lapisan masyarakat, disertai kewaspadaan terhadap dampak negatif disinformasi digital.
Dia menambahkan, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) membawa tantangan baru berupa munculnya berita palsu dan disinformasi publik yang berpotensi merusak integritas bangsa.
Oleh karena itu, keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan aspek keamanan, validitas, dan tanggung jawab publik.
“Teknologi AI kini dapat memproduksi konten dengan cepat dan efisien bahkan mampu menciptakan berita palsu atau hoaks yang berdampak pada disinformasi publik dan dapat merusak kohesi sosial serta integritas bangsa. Inilah tantangan baru dalam dunia digital kita,” jelasnya.
Ace Hasan juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk membangun keterbukaan informasi yang adaptif, transparan, dan memperkuat daya tahan bangsa di tengah disrupsi global.
“Badan publik harus mampu menjadikan hal ini sebagai sarana strategis untuk menampilkan pelayanan strategis penyelenggaraan negara yang akuntabel dan transparan, serta mampu mewujudkan literasi digital kebangsaan dalam menjaga kohesi sosial bangsa,” tuturnya.
Ace berharap pameran keterbukaan informasi publik menjadi momentum memperkuat sinergi antara badan publik, masyarakat, dan lembaga negara.
