Komisi VIII DPR mengingatkan Kemensos pentingnya pemutakhiran data warga miskin agar distribusi Bansos tepat sasaran. Pemutakhiran data juga harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat.
“Melakukan pemutakhiran data kembali secara tepat dengan melibatkan Pemerintah Daerah, Dinas Sosial, Kepala Desa, dan RT/RW, dengan objektif. Terutama bagi masyarakat yang terdampak seperti pekerja di sektor informal, terkena PHK, pekerja harian, kelompok disabilitas dan mahasiswa yang berada di perantauan, yang kesulitan keuangan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily dalam keterangannya yang diterima kumparan, Jumat (10/4).
Sejauh ini, Ace menilai masih ada data yang tak sesuai dengan kondisi di lapangan. Artinya, ada masyarakat yang menerima bantuan namun kondisi perekonomiannya cukup baik. Sementara, masih ada masyarakat yang memang membutuhkan namun tak menerima bantuan dari pemerintah.
Apalagi, selama wabah virus corona ini banyak juga masyarakat yang memang membutuhkan bantuan namun tak masuk dalam daftar penerima yang menjadi acuan pemerintah.
“Masih ada inclusion error yang seharusnya dapat bantuan tapi tidak dapat bantuan, dan exclusion error, yang tidak seharusnya dapat bantuan tapi dapat bantuan. Apalagi akibat dampak COVID-19 ini juga berpengaruh terhadap jumlah kemiskinan kita,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ketua DPP Golkar ini meminta pemutakhiran data dilakukan secepatnya. Hal itu demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlebih menjelang bulan Ramadhan mendatang.
“Pendataan dan pemutakhiran itu dilakukan dengan cepat dan sesegera mungkin karena masyarakat saat ini sudah sangat membutuhkan. Apalagi menjelang bulan ramadan,” ujarnya.
Diketahui, beberapa bantuan tambahan yang dijanjikan pemerintah antara lain program sembako Rp 600 ribu per bulan yang akan diterima 2,6 juta warga DKI dan 1,6 juta warga Bodetabek.
Kemudian, 9 juta keluarga di luar Jabodetabek akan mendapat BLT sebesar Rp 600 ribu per bulan. Sebanyak 10 juta kepala keluarga juga akan menerima bantuan Rp 600 ribu per bulan dari dana desa. Ada pula insentif bagi 197 ribu sopir bus hingga kernet.
Sumber : Kumparan.com
