Jakarta – Golkar merespons klaim Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia soal keinginan pengusaha agar penyelenggaraan Pilpres 2024 diundur. Golkar menilai persoalan pengunduran pilpres ini bisa menimbulkan komplikasi baru.
“Wacana pengunduran Pilpres hingga 2027 oleh Menteri Investasi RI Bahlil Lahadalia dapat menimbulkan komplikasi baru. Wacana ini harus mengubah hal yang paling fundamental dalam konstitusi kita, UUD 1945, yang menyebutkan bahwa masa jabatan presiden itu 5 tahun,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi, Selasa (11/1/2022).
Ace menilai wacana perpanjangan jabatan presiden ini bakal melahirkan pro dan kontra karena bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan, bukan memulihkan ekonomi, kata dia, wacana ini justru bisa menimbulkan kegaduhan baru.
“Dengan sendirinya, perpanjangan masa jabatan presiden ini akan melahirkan pro-kontra dalam masyarakat. Bisa jadi hal ini dapat menimbulkan kegaduhan baru. Alih-alih memberikan kepastian bagi pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, yang terjadi malah ketidakpastian politik di Indonesia,” ucapnya.
Ace pun lantas mengkritisi hasil survei Indikator Politik Indonesia yang menunjukkan mayoritas responden justru tidak atau kurang setuju wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Dia memaparkan, dalam data survei, perpanjangan hingga 2027 sebanyak 31,0 persen setuju, kurang setuju 32,9 persen, dan tidak setuju sama sekali 25,1 persen, dan tidak tahu/tidak jawab 6,6 persen.
“Data ini menunjukkan bahwa yang tidak dan kurang setuju masih jauh lebih banyak. Lagi pula amendemen UUD 1945 ini bukan perkara yang mudah. Selain isu soal perpanjangan masa jabatan presiden, pasti akan ada agenda-agenda lain yang akan menjadi wacana dalam amendemen di MPR,” ujarnya.
“Dalam pandangan saya, konstitusi kita yang sudah terkonsolidasi demokrasinya dengan baik, jangan sampai menimbulkan ketidakpastian politik sehingga membuat investasi bisa lari lagi. Lebih baik saat ini kita fokus saja pada penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi,” lanjutnya.
Bahlil Klaim Pengusaha Minta Pilpres Diundur
Sebelumnya, klaim itu disampaikan Bahlil untuk mengomentari fenomena survei terkait perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027. Bahlil kemudian mengungkapkan hasil diskusinya dengan para pengusaha terkait perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Saya ada sedikit terusik dengan data yang… bukan terusik ya, ada sedikit menggelitik dari datanya Pak Burhan terkait dengan pilpres,” kata Bahlil dalam survei Indikator seperti dikutip pada Senin (10/1).
Bahlil setuju dengan Burhanuddin Muhtadi bahwa wacana tiga periode harus dihentikan. Namun, soal perpanjangan masa jabatan presiden hingga 2027, Bahlil mengaku tertarik mengomentarinya.
“Tetapi yang menarik ternyata adalah perpanjangan 2027, kok saya lihat datanya Pak Burhan ini dari bulan ke bulan kok orang naiknya tinggi ya untuk orang setuju ya,” katanya.
Bahlil kemudian mengungkapkan pandangan para pengusaha. Dalam konteks peralihan kepemimpinan, para pengusaha diklaim Bahlil berharap penundaan.
“Saya sedikit mengomentari begini, kalau kita mengecek di dunia usaha, rata-rata mereka memang berpikir adalah bagaimana proses demokrasi ini dalam konteks peralihan kepemimpinan. Kalau memang ada ruang untuk dipertimbangkan dilakukan proses untuk dimundurkan, itu jauh lebih baik,” katanya.
“Kenapa, karena mereka ini baru selesai babak belur dengan persoalan kesehatan. Ini dunia usaha baru mau naik, baru mau naik tiba-tiba mau ditimpa lagi dengan persoalan politik,” ujar dia.
Sumber : detik.com
