Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily memastikan pelaksanaan program-program Kementerian Sosial yang meliputi Bantuan Sosial (Bansos) dan sejenisnya, dapat tersalurkan dan tepat sasaran, mengingat di masa pandemi saat ini bantuan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
“Kemensos kan banyak sekali programnya itu seperti PKH program keluarga harapan ya kemudian bantuan-bantuan santunan non tunai ya atau kartu sembako kemudian bantuan sosial tunai yang jumlahnya cukup besar,” kata Ace dalam keterangan tertulis, Rabu (20/4/2022).
Ace juga menambahkan sejauh ini belum ada laporan-laporan yang cukup signifikan terkait pendistribusian Bansos di Kalimantan Timur. Sejauh ini menurutnya penyaluran berlangsung cukup lancar, dan diharapkan program-program bantuan tersebut dapat terus terdistribusi dengan baik kepada masyarakat.
Dia menyebut, adapun pengawasan yang akan dilakukan dalam memantau pelaksanaan penyaluran Bansos. Untuk itu, Ace berharap pengawasan juga dapat dilakukan seluruh pihak, termasuk Dinas Sosial Daerah maupun masyarakat umum.
“Mengingat, peran Kementerian Sosial dalam menyalurkan bantuan ini tidak dapat dilakukan seorang diri. Butuh keterlibatan seluruh pihak untuk dapat memantau jalannya distribusi bantuan-bantuan tersebut,” tuturnya.
“Jika misalnya ya penerimaan bantuan tersebut tidak sesuai dengan seharusnya maka segera laporkan kepada Kementerian Sosial pusat untuk diperbaharui datanya,” imbuhnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyoroti adanya kesemrawutan distribusi Bantuan Sosial di Kalimantan Timur, meskipun kesemrawutan ini juga dialami oleh daerah-daerah lainnya di Indonesia, mengingat kunci dari kesemrawutan ini adalah pendataan yang dilakukan oleh operator desa.
“Dimana honor yang didapat operator desa untuk mendata seluruh penerima bantuan hanya sebesar Rp.350.000 sebulan, tentunya hal ini berbanding terbalik dengan gaji Pendamping Keluarga Harapan sebesar Rp. 3.500.000,” katanya.
Sumber : Akurat.co
