Bandung Barat- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadily mendorong agar penanggulangan bencana dilakukan mulai dari mitigasi. Salah satu kegiatan sebagai bentuk mitigasi adalah simulasi peringatan dini bencana. Hal itu disampaikan pada acara Gladi Sistem Peringatan Dini Bencana Tanah Longsor, Kamis (3/11/2022), di Lembang, Bandung Barat.
“Kegiatan gladi sistem peringatan dini yang dilakukan di Desa Cikahuripan ini merupakan satu langkah yang sangat strategis dan saya ingin sekali program-program semacam ini juga berlangsung di daerah-daerah yang memiliki potensi kerawanan bencana yang tinggi,” kata Ace
“Kenapa Kabupaten Bandung Barat menjadi perhatian saya, karena saya ini adalah wakil rakyat dari Bandung Barat. Salah satu tugas dari wakil rakyat itu menjalankan konstitusi. Satu poin dari konstitusi kita yang paling utama adalah melindungi segenap rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah. BNPB merupakan badan yang diberikan mandat oleh konstitusi untuk menjalankan tujuan bernegara yang paling utama,” lanjut Ace.
“Kami tentu sangat berharap bahwa masyarakat ikut terlibat aktif. Pak Kepala Desanya, harus sering-sering diadakan simulasi. Kadang-kadang, kalau orang kita ini suka musim-musiman pak. Lagi ingat baru, tapi pas kejadian lupa. Karena itu, salah satu caranya adalah bagaimana kita mendorong agar setiap waktu minimal setahun sekali selalu dilakukan simulasi,” ujar Ace.
Ace menyebut bahwa Komisi VIII DPR RI juga selalu mendorong BNPB agar dalam penanggulanan bencana lebih mengedepankan aspek mitigasi. Menurutnya, pencegahan seperti ini akan jauh lebih efektif.
“Kami sebagai pimpinan Komisi VIII selalu mendorong kepada BNPB agar yang harus diprioritaskan sesungguhnya adalah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana,” ungkapnya.
“Jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat diberikan pengetahuan dan kesadaran tentang pentingnya kita menghadapi kesiapsiagaan bencana. Kami di Komisi VIII selalu mendorong agar regulasi kita dan berbagai program yang ada di BNPB diarahkan terhadap upaya mitigasi bencana itu. Salah satunya adalah bagaimana mendorong peringatan dini dan pencegahan. Yang bisa dicegah ya dicegah. Menurut kami, jauh lebih efisien, murah, dibandingkan kalau misalnya terjadi bencana yang tak terhitung korbannya kalau kita semua sudah menghadapi bencana tersebut,” jelas Ketua DPD Golkar Jawa Barat tersebut.
Selanjutnya, Ace juga menegaskan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi urusan Pemerintah Pusat saja. Ia menyebut, peran Pemda juga sangat penting, salah satunya melalui pengalokasian anggaran kebencanaan dalam APBD.
“Keterlibatan Pemerintah Daerah juga sangat penting. Saya dalam beberapa kesempatan menyempaikan, ingat tugas penanggulangan bencana ini bukan hanya menggantungkan diri pada Pemerintah Pusat. Harus ada alokasi dana khusus juga di APBD terkait dengan penaggulangan bencana sehingga proses perencanaan penanggulangan bencana ini bisa tanggung renteng bersama antara Pemerintah Pusat dan Daerah,” pungkas Ace.(*)
