Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menyatakan bahwa Jokowi-Jusuf Kalla telah berhasil menciptakan rasa aman bagi masyarakat Indonesia di empat tahun terakhir masa kepemimpinannya.
“Rasa aman masyarakat lebih terlihat, Pak Jokowi sudah berusaha untuk melindungi masyarakat dan menciptakan rasa aman,” kata Ace saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (20/10)
Politikus Partai Golkar itu menyebut setidaknya ada beberapa indikator bahwa pemerintah hadir untuk menciptakan rasa aman dan damai ditengah masyarakat.
Pertama, kata Ace, pemerintah diklaim berhasil menekan angka kriminalitas di berbagai daerah ketimbang periode pemerintahan sebelumnya.
Ace lantas menyinggung data keberhasilan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menyatakan jumlah kejahatan pada tahun 2017 lalu relatif menurun dibandingkan pada tahun sebelumnya.
“Jadi tingkat kriminalitas, bahwa tingkat kriminalitas kita menurun, kita lebih baik dibanding sebelumnya,” kata dia.
Tak hanya itu, Ace menilai Jokowi berhasil memberikan rasa aman bagi masyarakat secara umum dan bagi dunia usaha. Guna menunjukkan hal itu, ia menyinggung lembaga riset internasional Gallup’s Law and Order 2018 menempatkan Indonesia sebagai satu dari 10 negara teraman di dunia.
Menurutnya, rasa aman itu berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berhasil tumbuh pesat selama pemerintahan Jokowi
“Situasi itu lebih baik walaupun di tengah suasana Pilkada, situasi politik daerah yang masih agak bermasalah,” kata dia.
Senada dengan Ace, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma’ruf Amim, Arsul Sani menilai Jokowi berhasil menciptakan rasa aman bagi masyarakat selama empat tahun kepemimpinannya.
Meski begitu, ia tak memungkiri apabila terdapat catatan penegakan hukum yang belum tertangani dengan baik oleh pihak kepolisian selama Jokowi menjabat.
Salah satunya kasus penyiraman air keras penyidik KPK Novel Baswedan yang belum menemui titik terang hingga saat ini.
Arsul pun mengatakan kasus itu tak bisa dibebankan kepada Presiden apabila Polri belum berhasil mengungkap pelaku di balik kasus tersebut.
“Tetapi sekali lagi kalau kemudian belum ada progres yang disalahkan tak harus Jokowi, yang harus ditanyakan terus adalah teman-teman Polri,” kata Arsul.
Ia menyatakan bahwa presiden tak memiliki kewenangan untuk mengintervensi ranah hukum karena kasus tersebut berada di ranah kepolisian.
“Tidak tertutup kemungkinan kami fraksi pendukung pemerintahan yang ada di DPR akan menanyakan kepada Polri kalau memang tidak bisa diproses ya harus ada keberanian,” kata Arsul. (rzr/osc)
Sumber : cnnindonesia.com
