Jakarta – Juru bicara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Ace Hasan Syadzily menepis pernyataan Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dahnil Anzhar Simanjuntak yang menyebut pemerintahan Jokowi tidak tanggap bencana. Menurut Ace, kubu Prabowo hanya politisasi bencana.
“Kami memiliki kecepatan dalam merespon bencana, lihat Pak Jokowi selalu hadir bersama para korban bencana di saat masyarakat terdampak membutuhkan bantuan. Sementara, kubu sebelah terkesan politisasi bencana, kami sudah berbuat yang terbaik untuk penanganan bencana, sementara kubu sebelah baru rencana,” ujar Ace melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa (1/1/2019).
Ace mengatakan Dahnil tidak membaca UU Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Menurutnya, dalam Undang-undang itu telah disebutkan lembaga-lembaga apa saja yang menanggulangi bencana seperti BNPB.
“Pak Dahnil dan Tim Prabowo-Sandi tidak membaca UU ya! Kita sudah memiliki UU 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dalam UU tersebut secara tegas disebutkan tentang adanya suatu badan khusus yang menangani bencana, yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berada langsung di bawah Presiden,” jelasnya.
Ace juga menjelaskan selama ini BNPB telah berkoordinasi dengan Basarnas, Kementerian Sosial, TNI, POLRI, BMKG, begitu juga dengan Pemerintah Daerah dalam hal ini BPBD, dan para Relawan kebencanaan. Selain itu, dia juga menilai BNPB telah bekerja dengan sigap dan respomsif terhadap penanganan bencana.
Tak hanya itu, Ace mengatakan pemerintah juga telah mengucurkan anggaran kepada BNPB senilai Rp 619 miliar dan dana dana siap pakai sebesar Rp 6,5 Triliun. Dana tersebut adalah anggaran khusus BNPB.
“Komitmen itu juga ditunjukkan dengan Anggaran BNPB yang memiliki anggaran khusus sebesar Rp619 Milyar tahun 2019 dan dana siap pakai (on call) sebesar Rp6,5 Triliun yang dipergunakan jika terjadi bencana,” tutupnya.
Sebelumnya, Dahnil mengatakan, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno akan membuat program khusus untuk bencana jika terpilih. Dia juga mengkritik pemerintah karena dianggap kurang responsif dalam menangani bencana alam yang terjadi akhir ini.
“Anda bayangkan alat mitigasi, early warning system tsunami saja bisa rusak, bisa tidak dibeli, baru kemarin kepala BMKG ngaku dia ngajuin tapi kemudian ditolak, artinya sejak awal tidak peduli dengan ini. Oleh karena itu kemarin Pak Prabowo menitipkan, ini akan menjadi perhatian khusus,” kata Dahnil, di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (31/12).
