Jakarta -Fraksi Partai Golkar DPR RI mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mau memulangkan Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS. Fraksi Golkar menilai mereka yang bergabung dengan ISIS tidak lagi berstatus WNI.
“Pada saat mereka (WNI) bergabung ISIS, maka mereka telah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Secara resmi, sesungguhnya mereka tidak lagi menjadi WNI,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Rabu (5/2/2020).
Anggota DPR F-Golkar itu menilai WNI yang bergabung dengan ISIS telah terpapar ideologi terorisme. Bahkan, sebut dia, ada di antara mereka yang tidak mengakui keberadaan Indonesia.
“Kepergian mereka menjadi bagian dari pejuang ISIS sesungguhnya menunjukkan bahwa mereka telah terpapar ideologi terorisme,” sebut Ace.
“Apa yang dilakukan oleh mereka sesungguhnya merupakan pilihan ideologis, sehingga mereka secara sadar untuk ‘berjihad’ ke Suriah. Bahkan di antara mereka tak mengakui keberadaan NKRI,” imbuhnya.
Selain itu, Ace menilai pemerintah juga harus menanggung konsekuensi jika ingin memulangkan para WNI eks ISIS itu. Jika dipulangkan, menurut dia, tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka tidak akan menyebarkan ideologi yang tak sejalan dengan Pancasila.
“Tentu konsekuensinya tidak mudah untuk mengembalikan mereka ke pangkuan NKRI,” terang Ace.
“Jika pun mereka dipulangkan kembali ke Indonesia, apakah ada jaminan mereka tak akan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI?” lanjutnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tidak setuju dengan pemulangan WNI eks ISIS ke Indonesia. Namun, kata Jokowi, hal itu masih perlu dibahas dalam rapat terbatas.
“Kalau bertanya pada saya, ini belum ratas lho ya, kalau bertanya pada saya, saya akan bilang ‘tidak’. Tapi masih dirataskan. Kita ini pastikan harus semuanya lewat perhitungan kalkulasi plus minusnya semuanya dihitung secara detail dan keputusan itu pasti kita ambil di dalam ratas setelah mendengarkan dari kementerian-kementerian dalam menyampaikan. Hitung-hitungannya,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (5/2).
Sumber : Detik.com
