JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengaku terkejut dengan sikap Pemerintah Arab Saudi yang menangguhkan kegiatan umrah bagi warga di luar negaranya.
Pemerintah Arab Saudi mengambil kebijakan tersebut atas pertimbangan dari otoritas kesehatan terkait menyusul perkembangan penyebaran virus corona jenis baru atau COVID-19.
Menurut Ace, Arab seharusnya sudah lebih siap dalam menghadapi ancaman seperti ini lantaran sudah memiliki pengalaman serupa sebelumnya.
“Seharusnya Pemerintah Arab Saudi sudah sangat siap untuk menghadapi persebaran virus corona Middle East Respiratory Syndrome (MERS) seperti yang pernah dialaminya pada tahun 2013 yang lalu,” kata Ace kepada Kompas.com, Kamis (27/2/2020).
Meski demikian, ia dapat memahami pertimbangan yang diambil Arab Saudi. Sebab, setiap hari negara tersebut didatangi oleh warga negara lain dari seluruh dunia yang ingin menjalankan ibadah umrah, tak terkecuali umat muslim asal China. Selain itu, ia berharap agar diskresi juga diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada jemaah asal Indonesia.
“Selain bahwa Indonesia sejauh ini masih terbebas dari virus corona, saya kira yang harus dipertimbangkan kemungkinan adanya persebaran virus corona yang bisa jadi dapat menular kepada WNI yang merupakan jemaah umroh,” ujar dia.
Melalui keterangan tertulis yang diunggah lewat akun Twitter resminya, Kemenlu Arab Saudi mengumumkan rencana pembatasan pelaksanaan ibadah umrah untuk sementara waktu. Tak hanya untuk umrah, pembatasan juga dilakukan bagi warga yang ingin melakukan kunjungan ke Masjid Nabawi maupun kegiatan wisata lainnya, terutama bagi wisatawan yang berasal dari negara dimana COVID-19 telah menyebar.
Lebih jauh, penangguhan juga dilakukan terhadap warga Saudi maupun warga negara anggota Dewan Kerjasama Teluk yang akan melakukan perjalanan dari dan menuju wilayah Arab Saudi.
Aturan ini dikecualikan bagi warga Saudi yang berada di luar negeri, jika mereka keluar dari wilayah kerajaan dengan menggunakan kartu identitas nasional serta warga Dewan Kerjasama Teluk yang ingin kembali ke negara masing-masing, dengan menggunakan kartu identitas nasional. Menurut Pemerintah Arab Saudi, kebijakan ini diambil sekaligus mendukung langkah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dalam menghentikan, mengendalikan, dan memerangi keberadaan virus tersebut.
Sumber : Kompas.com
