Jakarta- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memastikan ketersediaan alat pencegah persebaran Covid 19 di lingkungan pesantren. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja antara Komisi VIII DPR RI dengan BNPB dengan agenda pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) tahun anggaran 2021, Selasa (23/6/2020) di Gedung DPR RI.
“Selanjutnya, saya kira kami setuju denga apa yang disampaikan teman-teman soal ketersediaan alat pencegahan persebaran Covid 19 di pesantren atau lembaga-lembaga pendidikan, Pak. Saya berharap sekali Pak Kepala (BNPB) sebagai Kepala Gugus Tugas untuk bisa memastikan ketersediaan PCR, atau apapun lah namanya terutama buat pesantren itu Pak. Karena nggak mungkin kita meminta pesantren untuk menyediakan alat itu. Alatnya aja mereka nggak pernah lihat, bagaimana mau membeli. Kan akses melakukan itu hanya bisa dilakukan oleh Gugus Tugas atau Dinas Kesehatan setempat Pak”, kata Ace.
“Oleh karena itu Pak, mohon sekarang otoritasnya ada di Gugus Tugas karena kami tahu bahwa Pak Kepala BNPB sebagai Kepala Gugus Tugas kan sering dilibatkan di dalam pembicaraan tentang protocol kesehatan di masing-masing sektor. Jadi kami berharap Pak Kepala untuk sektor pendidikan, kami mendorong supaya Gugus Tugas memberikan dan memastikan ketersediaan alat pencegah penyebaran Covid 19 di dunia pendidikan”, lanjut politisi Partai Golkar itu.
Dalam rapat itu, Ace juga menyinggung rencana revisi UU Penanggulangan Bencana yang salah satu materi pokoknya adalah adanya mandatory spending sebesar 2 persen dari APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana. Menurutnya, adanya anggaran 2 persen dari APBN dan APBD untuk penanggulangan bencana diperuntukankan tidak hanya pada aspek penanggulangan, tetapi juga aspek mitigasi bencana.
“Kenapa kami mendorong supaya ada alokasi yang khusus dari APBN untuk penanggulangan bencana, agar kita ini siap menghadapi bencana. Sehingga kalau terjadi bencana non alam seperti sekarang ini tidak perlu melakukan refocusing yang begitu mendasar. Ini kan refocusing kita kena kemana-mana. Kalau misalnya ada anggaran dengan alokasi khusus sesuai dengan APBN maka itu dimungkinkan ada yang namanya dana abadi bencana”, ujar Ace.
Untuk diketahui, dalam pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN TA 2021 dan RKP tahun 2021, BNPB mendapat alokasi angggaran sebesar Rp. 715.431.113.000. (*)
