Jakarta- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendesak pemerintah untuk terus memperbaiki data kemiskinan agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Hal itu disampaikan dapat rapat kerja Komisi VIII dengan Kementerian Sosial dengan agenda pembahasan pembicaraan awal pagu indikatif RAPBN 2021, Rabu (24/6/2020) di Gedung DPR RI.
Politisi Partai Golkar itu mengutarakan bahwa dalam penyaluran bantuan sosial selama pandemi Covid 19 ini, banyak terjadi permasalahan validitas data penerima. Ia pun mendesak pemerintah untuk tidak saling menyalahkan dan segera mencari solusi atas masalah itu.
“Saya ingin memberikan catatan juga bahwa blessing in disguise (hal baik atau hikmah) dari Covid 19 ini kan kita bisa tahun tentang bagaimana tata kelola bantuan sosial kita. Kami tahu bahwa sengkarut data penerima bantuan sosial terjadi dimana-mana. Pak Menteri, saya berkomunikasi dengan Pak Menteri soal bagaimana daerah diberikan tugas untuk melakukan pendataan dan tentu kita harus tidak lagi pada tempatnya untuk kemudian mempersoalkan atau mencari kambing hitam dari pendataan sosial ini. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana mencari solusi dari sistem yang baik dan cepat”, kata Ace.
“Kami kemarin mengundang kepada-kepada daerah konteksnya adalah memastikan karena apa yang disampaikan Pak Menteri kepada kami waktu itu adalah bahwa masih banyak kepala daerah yang masih belum mengupdate terhadap data-data tersebut. Kemarin kita rapat misalnya dengan Pak Sekjen (Kemensos) dan Kepala Pusdatin, masih ada banyak sekali di daerah-daerah, bahkan ada yang sama sekali belum melakukan pendataan dan mengupdate. Nah pertanyaan saya sederhana Pak, kalau misalnya datanya tidak diupdate oleh kabupaten/kota ini lalu bagaimana dengan proses bantuannya. Ini harus dipastikan, jangan sampai datanya tidak diupdate, tetapi datanya nyampe. Mungkin sampai, tapi bisa jadi tidak tepat sasaran”, lanjut Ace.
Menurut Ace dalam mengelola data kemiskinan untuk dipertimbangkan digitalisasi data kemiskinan. Hal itu, ditegaskan Ace, sudah pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi agar pendataan penduduk miskin dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan tidak berbelit-belit.
“Saya kira di era 4.0 seperti sekarang ini memang sudah tidak saatnya kita melakukan pendataan data-data yang sangat dinamis itu dengan berbelit-belit”, lanjut Ace.
Dalam rapat tersebut, Legislator dari Dapil Jabar II (Kabupaten Bandung dan Bandung Barat) juga meminta Kemensos untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial. Ace menyampaikan bahwa dirinya mendapat aduan dari masyarakat di Dapil perihal besaran nilai bantuan yang disalurkan tidak sesuai dengan yang ditetapkan Kemensos.
“Ditemukan bahwa ada masalah soal nilai yang diperuntukkan, misalnya 200 ribu. Nilainya yang seharusnya 200 ribu, tapi (jadinya) 110 ribu. Nilainya itu tidak sesuai, berarti ada yang salah dengan mekanismenya (penyaluran). Mohon diperbanyak aparaturnya di bawah untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi bantuan-bantuan sosial itu. Agar tidak menimbulkan masalah”.
Ace juga mengingatkan Kemensos agar memberikan perhatian terhadap guru agama dengan pengalokasian bantuan sosial kepada mereka. Menurut Ace, mereka juga sangat terdampak pandemi Covid 19.
“Saya sebagai orang yang berlatar belakang guru agama dan pesantren mengingatkan itu (bantuan sosial) kepada Kemensos”, pungkas Ace.
Untuk diketahui, pagu indikatif Kemensos dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja (RAPBN) tahun anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 62.024.269.578.000. Kemensos kemudian mengajukan usul penambahan anggaran sebesar Rp. 4.078.801.260.000. (*)
