Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily mendorong adanya sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo) dalam melakukan pendataan kemiskinan berbasis teknologi informasi.
“Sistem pendataan kemiskinan melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Aplikasi SIKS NG masih terkendala berbagai masalah karena tergantung dari pemutakhiran data pada Dinas Sosial. Program SIKS NG seharusnya lebih bisa melakukan pemutakhiran data,” papar Ace pada Webinar dengan tema “Optimalisasi Bantuan Sosial Melalui Pemanfaatan Internet Dimasa Pandemi Covid 19” Jumat, (21/8/2020).
Ace Hasan menyadari bahwa hal tersebut tidak mudah karena banyak desa yang belum bisa mengakses internet. Oleh karena itu, Ace Hasan mendorong pemerintah menyediakan akses internet yang memadai di seluruh desa se-Indonesia.
Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa pendataan yang valid akan mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan. Saat ini, di tengah pandemi Covid, ada banyak bantuan yang tidak tetap sasaran.
“Masih ada yang seharusnya dapat bantuan tetapi tidak dapat. Juga ada yang seharusnya tidak dapat, tetapi malah dapat bantuan,” lanjut Ace.
Lebih lanjut, menurut Ace Hasan, ada beberapa problematika penyaluran bantuan sosial seperti penyaluran bantuan tidak tepat sasaran, bantuan yang diterima masyarakat tidak sesuai dengan yang seharusnya (paket bantuan tidak sesuai), dan adanya silang pendapat antara Pemda dengan Pemerinta Pusat terhadap data penerima bantuan sosial.
Selanjutnya, Ace Hasan mengatakan bahwa pemerintah sudah meluncurkan program penanganan Covid 19.
“Pemerintah sudah meluncurkan program penanganan Covid. Saya menyebutnya trisula. Pertama penanganan kesehatan, kemudian kedua ekonomi dan ketiga sosial. Penanganan Covid 19 dari program bantuan sosial ini cukup besar. Ada Rp. 110 triliun,” katanya.
Menurut Ace Hasan, program bantuan sosial tersebut adalah PKH, program sembako, kartu prakerja, subsidi listrik, insentif perumahan, sembako Jabodetabek, bansos tunai, program jaring pengaman sosial lainnya.
Sementara itu pembicara lainnya dalam Webinar, Meutya Hafid, Ketua Komisi I DPR RI menjelaskan pentingnya peran internet dalam mengawal proses menyaluran bantuan sosial.
“Internet harus dimaksimalkan untuk pemantauan bansos,” ujar Meutya.
Hendri Subiakto, Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informasi yang juga menjadi pembicara mengatakan bahwa di masa Covid, terjadi pelonjakan penggunaan internet. Hendri juga menjelaskan bahwa teknologi menjadi kontrol pelaksanaan program-program pemerintah termasuk bantuan sosial.
“Teknologi memungkinkan informasi dan pengetahuan terbuka lebar. Teknologi memudahkan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan. Warga negara bisa ikut jadi pengawas dan penyampai informasi tentang lingkungannya,”
demikian papar Hendri.
