Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial ( Kemensos) Republik Indonesia (RI) Hartono Laras menyampaikan, dalam usulan anggaran Kemensos, alokasi terbesar masih difokuskan kepada prioritas nasional dalam program perlindungan sosial.
Hal itu ia sampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas pendalaman pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) 2021 dan Isu Aktual di Ruang Komisi VIII, Senin (14/9/2020).
“Alokasi anggaran prioritas nasional dalam program perlindungan sosial mencapai Rp 91.005.985.946.000 atau 98,04 persen, selebihnya untuk dukungan manajemen,” katanya.
Hartono mengatakan, jumlah anggaran tersebut tersebar di masing-masing unit kerja (UKE) Eselon I Kemensos.
“Masing-masing pimpinan UKE I menjelaskan, alokasi dan penggunaan anggaran untuk merespon dampak Covid-19 dan penguatan program yang tertunda,” kata Hartono.
Adapun program yang dimaksud, yakni Direktorat Jenderal (Dirjen) Penanganan Fakir Miskin (PFM) dengan program Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2021. “Program BST tersebut tentunya disamping program kartu sembilan bahan pokok (sembako),” kata Hartono seperti dalam keterangan tertulisnya. Kemudian, sambung Hartono, untuk Direktorat Jendral (Ditjen) Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), akan melanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH) dan menambah cakupan komponennya.
“Ditjen Rehabilitasi Sosial (Rehsos) akan memperkuat program Asistensi Rehsos di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang menangani 5 klater sasaran dan sarana prasarana balai Rehsos,” tuturnya.
Tak hanya itu, Hartono mengatakan, Ditjen Pemberdayaan Sosial akan melakukan redesign kube menjadi program kewirausahaan sosial (ProKus) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos). “Termasuk juga Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial (BP3S) tahun 2021 yang akan melakukan program pembangunan gedung Politeknik Kesejahteraan Sosial (Poltekesos) Bandung,” imbuhnya.
Pengelolaan DTKS Hartono menyatakan, Kemensos juga memberikan perhatian penting dalam pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Dalam pagu atau jumlah anggaran tertinggi 2021, dialokasikan Rp1.355.917.176.000 untuk Pengelolaan Data, Sistem dan Teknologi Informasi Kesejahteraan Sosial (Kesos) sebagai bagian penyempurnaan DTKS,” tuturnya.
Selain itu, menurut Hartono, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin atau rentan dalam DTKS mengalami peningkatan cakupan, yakni menjadi 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah. “Presentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” kata Hartono.
Hartono mengatakan, dengan kualitas DTKS yang baik, akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan dan efektifitas program. Pagu anggaran untuk masing-masing UKE 1 Dalam RDP tersebut, Hartono juga menjelaskan, secara umum, usulan pagu anggaran untuk masing-masing UKE I, yakni Sekretariat Jenderal sebesar Rp2.159.314.886.000, Inspektorat Jenderal Rp 43.408.503.000, dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Rp 456.207.360.000.
“Kemudian, Dirjen Resos Rp1.517.485.787.000, Dirjen Limjamsos Rp30.993.505.300.000, Direktorat Jenderal PFM sebesar Rp57.256.152.505.000, dan Badan Pendidikan Penelitian dan Penyuluhan Sosial sebesar Rp391.515.950.000,” paparnya.
Terkait hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), Ace Hasan Syadzili menyatakan, pihaknya menyetujui usulan anggaran tersebut. “Saya juga berpesan, perencanaan dan penggunaan anggaran lebih fokus pada fungsi atau kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pesannya.
Sumber : Kompas.com
