Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memastikan tidak ada kerugian negara akibat 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos). 21 juta data itu sebelumnya dinonaktifkan Kementerian Sosial.
“Harus dipastikan bahwa tidak boleh ada data ganda yang berpotensi adanya penerima bansos yang berpotensi adanya kerugian negara,” kata Ace saat dihubungi, Senin (3/5).
Ace mengatakan, sejak awal Komisi VIII konsisten agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Pusdatin Kementerian Sosial dibenahi pemuktahiran data, verifikasi dan validasi data dan mekanisme penggunaan untuk bantuan sosial.
“Kami ingin program-program bantuan sosial ini tepat sasaran kepada masyarakat yang menerimanya,” kata politikus Golkar ini.
Ia mengingatkan supaya 21 juta data ganda ini harus segera dihentikan penerimaan bansos. Ace meminta Kemensos menjelaskan secara terbuka agar tidak timbul masalah.
“Dengan demikian segala bantuan sosial yang menggunakan ke 21 juta penerima bansos ini harus dihentikan juga. Langkah tersebut juga harus dijelaskan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka agar tidak menimbulkan permasalahan,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan pembenahan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Mensos Tri Rismaharini menyebut, pihaknya telah menonaktifkan 21 juta lebih data ganda penerima bansos.
“New DTKS ini karena tadi saya sampaikan bahwa kita melakukan pengontrolan data sehingga hampir kurang lebih 21.000.156 data yang kita tidurkan,” kata Risma pada konpers daring, Rabu (21/4).
Penertiban data ganda ini telah dikoordinasikan dengan KPK hingga kepolisian. Untuk penambahan data baru, pihaknya akan meminta data dari pemerintah daerah.
“Kami kemarin sudah komunikasi dengan BPK, BPKP, KPK, Kejagung dan Kepolisian, kami menidurkan data 21.000.156. Sehingga kemudian terjadi beberapa kekurangan data yang saat ini secara terus menerus itu kita minta dari daerah. Jadi kita minta usulan dari daerah untuk usulan baru,” ujarnya.
Risma memastikan new DTKS akan terus update data dan memilah apakah masih ada data ganda dan menyeleksi data yang perlu diperbarui apabila penerima bansos meninggal dunia.
“Biasanya Kita menguapdate minggu pertama dan minggu kedua. Karena kami butuh proses administrasi, minggu ketiga, supaya bank bisa menyalurkan di minggu keempat. Jadi kenapa kita butuh tiap bulan updatingnya karena ada yang meninggal dan sebagainya,” ucapnya.
Ke depan, lanjutnya, masyarakat bisa memantau langsung data penerima bansos lewat laman resmi New DTKS
Sumber : Merdeka.com
