• Beranda
  • Profil
    • Tentang AHS
    • Biodata Singkat (Indonesia)
    • Biodata Singkat (English)
  • Kegiatan
  • Berita
  • Opini
  • Konferensi Pers
    • online
  • Akademik
    • Tugas kuliah
    • Bahan Kuliah
    • Buku
    • Belajar Online
  • Galeri
    • Foto
    • Video
  • Kontak
Ace Hasan Syadzily
  • Beranda
  • Profil
    • Tentang AHS
    • Biodata Singkat (Indonesia)
    • Biodata Singkat (English)
  • Kegiatan
  • Berita
    Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

    Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

    Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

    Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

    Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

    Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

    Komisi VIII Minta Kemensos Tingkatkan Serapan Anggaran Tahun 2023

    Komisi VIII Minta Kemensos Tingkatkan Serapan Anggaran Tahun 2023

    Kang Ace Sebut Wacana Haji Seumur Hidup Sekali Akan Dibahas di Revisi UU Haji

    Kang Ace Sebut Wacana Haji Seumur Hidup Sekali Akan Dibahas di Revisi UU Haji

    Golkar: Selagi Anies Bisa Berteriak Kritik Jokowi, Demokrasi Masih Terbuka

    Golkar: Selagi Anies Bisa Berteriak Kritik Jokowi, Demokrasi Masih Terbuka

    Trending Tags

    • Opini
    • Konferensi Pers
      • online
    • Akademik
      • Tugas kuliah
      • Bahan Kuliah
      • Buku
      • Belajar Online
    • Galeri
      • Foto
      • Video
    • Kontak
    No Result
    View All Result
    • Beranda
    • Profil
      • Tentang AHS
      • Biodata Singkat (Indonesia)
      • Biodata Singkat (English)
    • Kegiatan
    • Berita
      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

      Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

      Komisi VIII Minta Kemensos Tingkatkan Serapan Anggaran Tahun 2023

      Komisi VIII Minta Kemensos Tingkatkan Serapan Anggaran Tahun 2023

      Kang Ace Sebut Wacana Haji Seumur Hidup Sekali Akan Dibahas di Revisi UU Haji

      Kang Ace Sebut Wacana Haji Seumur Hidup Sekali Akan Dibahas di Revisi UU Haji

      Golkar: Selagi Anies Bisa Berteriak Kritik Jokowi, Demokrasi Masih Terbuka

      Golkar: Selagi Anies Bisa Berteriak Kritik Jokowi, Demokrasi Masih Terbuka

      Trending Tags

      • Opini
      • Konferensi Pers
        • online
      • Akademik
        • Tugas kuliah
        • Bahan Kuliah
        • Buku
        • Belajar Online
      • Galeri
        • Foto
        • Video
      • Kontak
      No Result
      View All Result
      Ace Hasan Syadzily
      No Result
      View All Result
      Home Berita Terkini

      DPR Pastikan Dana Haji Tak Dipakai untuk Proyek Infrastruktur

      ocit oke by ocit oke
      7 Juni 2021
      in Berita Terkini
      0
      Ace Hasan: Negara Kokoh Karena Ditopang Spiritualitas
      0
      SHARES
      91
      VIEWS
      Share on FacebookShare on Twitter

      Jakarta, DPR RI memastikan pengelolaan dana haji yang sudah disetor jemaah ke pemerintah, tetap aman dan tidak dialihkan untuk mendanai proyek infrastruktur.

      Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan hal tersebut lantaran banyak informasi yang tak akurat di media sosial, usai pemerintah memutuskan membatalkan pengiriman jemaah calon haji pada 2021.

      “Jadi, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan ibadah haji,” kata politikus dari fraksi Partai Golkar tersebut, dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

      Ace mengatakan dana haji sepenuhnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi Komisi VIII DPR. “Sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

      Ace menjelaskan dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme sukuk (obligasi syariah) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). “Karena kan dana haji itu kalau hanya disimpan begitu saja, tentu tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” katanya.

      Mengapa pemerintah memilih menempatkan dana haji menggunakan mekanisme SBSN?

      1. Dana haji disimpan pemerintah untuk diinvestasikan agar bisa melipatkan manfaatnya
      Ace menerangkan dana haji ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. Surat berharga itu, menurut Ace, memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

      Ace mengatakan lantaran uang haji ditempatkan dengan skema SBSN, maka bagi siapa pun yang menggunakan menjadi hak si pengguna. Namun, kata dia, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN.

      “Yaitu, ya rata-rata flat di angka 7 persen. Nah, karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme di perbankan syariah, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu,” kata dia.

      Ace mencoba meyakinkan para jemaah akan mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji tersebut. Contohnya, kata dia, pembayaran biaya ongkos naik haji pada 2019 sesungguhnya mencapai Rp70 juta. Tetapi, warga hanya diminta membayar Rp35 juta.

      “Dari mana sisa pembayarannya yang Rp35 juta? Ya, diambil dari nilai manfaat dana kelola haji itu. Jadi, memang dana haji itu ya ada dan aman,” ungkap dia.

      2. Warga diimbau agar tak mempercayai informasi soal dana haji yang belum terkonfirmasi
      Oleh sebab itu, Ace mengimbau kepada warga agar tidak begitu saja dengan mudah mempercayai informasi mengenai pengelolaan dana haji. Padahal, belum terkonfirmasi kebenarannya. Ia mendorong bila ada sesuatu agar mencari kejelasan lebih dulu, termasuk soal pengelolaan dana haji.

      “Kalau misalnya masyarakat menarik dana haji, itu dibolehkan. Tapi, tentu nanti ada konsekuensi, misalnya dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi atau nomor porsinya akan gugur,” katanya.

      Pernyataan senada juga disampaikan anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar lainnya, Endang Maria Astuti. Ia juga menegaskan dana haji tidak digunakan pemerintah. Sebab, bila dana tersebut dipakai, BPKH pasti akan menyampaikan ke DPR.

      “Insyaallah Komisi VIII DPR akan memastikan dana haji dikelola dengan aman dan sesuai syariah Islam,” kata Endang seperti dikutip dari kantor berita ANTARA hari ini.

      Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menegaskan, DPR selalu melakukan pengawasan ke BPKH. Tujuannya agar dana haji bisa dipantau sesuai prosedur dan menghasilkan.

      Sementara, terkait isu yang berkembang di media bahwa dana haji dialihkan pemerintah untuk melanjutkan proyek infrastruktur, Marwan menduga, hal tersebut sengaja dibuat pihak yang tak bertanggung jawab agar publik resah.

      “Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang malah gencar beritanya?” tanya dia seperti dikutip kantor berita ANTARA.

      Jakarta, IDN Times – DPR RI memastikan pengelolaan dana haji yang sudah disetor jemaah ke pemerintah, tetap aman dan tidak dialihkan untuk mendanai proyek infrastruktur.

      Wakil Ketua Komisi VIII Ace Hasan Syadzily mengatakan hal tersebut lantaran banyak informasi yang tak akurat di media sosial, usai pemerintah memutuskan membatalkan pengiriman jemaah calon haji pada 2021.

      “Jadi, tidak benar sama sekali kalau uang haji itu digunakan untuk hal-hal di luar kepentingan ibadah haji,” kata politikus dari fraksi Partai Golkar tersebut, dalam keterangan tertulis, Senin (7/6/2021).

      Ace mengatakan dana haji sepenuhnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi Komisi VIII DPR. “Sejauh yang kami amati, tidak ada anggaran haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

      Ace menjelaskan dana haji itu telah disimpan dengan mekanisme sukuk (obligasi syariah) atau Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). “Karena kan dana haji itu kalau hanya disimpan begitu saja, tentu tidak akan memberikan manfaat yang besar buat kepentingan ibadah haji juga,” katanya.

      Mengapa pemerintah memilih menempatkan dana haji menggunakan mekanisme SBSN?

      1. Dana haji disimpan pemerintah untuk diinvestasikan agar bisa melipatkan manfaatnya
      DPR Pastikan Dana Haji Tak Dipakai untuk Proyek InfrastrukturSuasana di Masjidil Haram hari pertama Ramadan. (ANTARA FOTO/REUTERS/Yasser Bakhsh)
      Ace menerangkan dana haji ada yang disimpan di bank-bank syariah, ada yang diinvestasikan atau ditingkatkan melalui surat berharga. Surat berharga itu, menurut Ace, memiliki nilai manfaat yang didapatkan dari penempatan di sukuk tersebut.

      Ace mengatakan lantaran uang haji ditempatkan dengan skema SBSN, maka bagi siapa pun yang menggunakan menjadi hak si pengguna. Namun, kata dia, ada kewajiban untuk memberikan nilai manfaat bagi penggunaan SBSN.

      “Yaitu, ya rata-rata flat di angka 7 persen. Nah, karena itu dana haji akan mengalami kenaikan dari nilai manfaat yang didapatkan dari mekanisme di perbankan syariah, investasi luar negeri, termasuk di antaranya soal surat berharga syariah negara itu,” kata dia.

      Ace mencoba meyakinkan para jemaah akan mendapatkan nilai manfaat dari penempatan dana haji tersebut. Contohnya, kata dia, pembayaran biaya ongkos naik haji pada 2019 sesungguhnya mencapai Rp70 juta. Tetapi, warga hanya diminta membayar Rp35 juta.

      “Dari mana sisa pembayarannya yang Rp35 juta? Ya, diambil dari nilai manfaat dana kelola haji itu. Jadi, memang dana haji itu ya ada dan aman,” ungkap dia.

      2. Warga diimbau agar tak mempercayai informasi soal dana haji yang belum terkonfirmasi

      DPR Pastikan Dana Haji Tak Dipakai untuk Proyek InfrastrukturSuasana Haji di tengah pandemik COVID-19 tahun 2020 (Youtube.com/Makkah Live – Hajj 2020)
      Oleh sebab itu, Ace mengimbau kepada warga agar tidak begitu saja dengan mudah mempercayai informasi mengenai pengelolaan dana haji. Padahal, belum terkonfirmasi kebenarannya. Ia mendorong bila ada sesuatu agar mencari kejelasan lebih dulu, termasuk soal pengelolaan dana haji.

      “Kalau misalnya masyarakat menarik dana haji, itu dibolehkan. Tapi, tentu nanti ada konsekuensi, misalnya dia tidak bisa mendapatkan nomor porsi atau nomor porsinya akan gugur,” katanya.

      Pernyataan senada juga disampaikan anggota Komisi VIII dari Fraksi Partai Golkar lainnya, Endang Maria Astuti. Ia juga menegaskan dana haji tidak digunakan pemerintah. Sebab, bila dana tersebut dipakai, BPKH pasti akan menyampaikan ke DPR.

      “Insyaallah Komisi VIII DPR akan memastikan dana haji dikelola dengan aman dan sesuai syariah Islam,” kata Endang seperti dikutip dari kantor berita ANTARA hari ini.

      Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Dasopang menegaskan, DPR selalu melakukan pengawasan ke BPKH. Tujuannya agar dana haji bisa dipantau sesuai prosedur dan menghasilkan.

      Sementara, terkait isu yang berkembang di media bahwa dana haji dialihkan pemerintah untuk melanjutkan proyek infrastruktur, Marwan menduga, hal tersebut sengaja dibuat pihak yang tak bertanggung jawab agar publik resah.

      “Karena selama ini uang haji tidak ada masalah, kenapa sekarang malah gencar beritanya?” tanya dia seperti dikutip kantor berita ANTARA.

      3. Pemerintah kembali tak berangkatkan calon jemaah haji ke Arab Saudi karena pandemik COVID-19
      Setelah melalui rapat, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengumumkan pemerintah membatalkan pengiriman calon jemaah haji pada 2021. Keputusan serupa juga dilakukan pada tahun lalu.

      “Kami, pemerintah, melalui Kementerian Agama menerbitkan keputusan Menag RI Nomor 660 Tahun 2021, tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1442 H 2021 M,” kata Yaqut seperti disiarkan melalui YouTube pada 4 Juni 2021.

      Yaqut menuturkan, alasan pembatalan keberangkatan haji 2021 ini salah satunya karena pandemik COVID-19 yang masih melanda dunia. Sehingga, pemerintah harus mengambil keputusan ini.

      “Indonesia sudah mulai terlihat bagus penanganannya, tetapi di belahan dunia yang lain kita semua masih menyaksikan bagaimana pandemik COVID-19 masih belum bisa terkendali dengan baik,” katanya.

      Sementara, biaya ONH (Ongkos Naik Haji) yang sudah dibayarkan jemaah calon haji, bisa ditarik kembali. Pada 2021, biaya ONH mengalami kenaikan Rp9,1 juta sehingga total biaya yang harus disetor mencapai Rp44 juta.

      Sumber : Idntimes.com

      Previous Post

      Wakil Ketua Komisi VIII DPR Klarifikasi Surat Dubes Arab Soal Kuota Haji

      Next Post

      Hasil Survei Elektabilitas Naik, Politisi Golkar Ini Optimis Airlangga Bisa Menang di Pilpres 2024

      Related Posts

      Lantik Pengurus DPD Golkar Purwakarta, Kang Ace Pesan Jaga Soliditas
      Berita Terkini

      Lantik Pengurus DPD Golkar Purwakarta, Kang Ace Pesan Jaga Soliditas

      10 September 2023
      Pilkada Kota Bekasi 2024, Ace Hasan: Golkar Harus Usung Kader Sendiri, Bukan Jadi ‘Ojol’
      Berita Terkini

      Pilkada Kota Bekasi 2024, Ace Hasan: Golkar Harus Usung Kader Sendiri, Bukan Jadi ‘Ojol’

      25 Juli 2022
      Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta KPAID Dampingi Terduga Pelaku Perundungan di Tasikmalaya
      Berita Terkini

      Wakil Ketua Komisi VIII DPR Minta KPAID Dampingi Terduga Pelaku Perundungan di Tasikmalaya

      22 Juli 2022
      Ace Hasan: Pemimpin Muda Golkar Beri Perhatian Serius pada Presidensi G20
      Berita Terkini

      DPD Golkar Jabar Nilai Airlangga Figur Tepat Calon Presiden 2024

      21 Juli 2022
      Banjir Garut, Kang Ace: Golkar Jabar Usulkan Penyelesaian Dari Hulunya
      Berita Terkini

      Banjir Garut, Kang Ace: Golkar Jabar Usulkan Penyelesaian Dari Hulunya

      21 Juli 2022
      Golkar Jawa Barat instruksikan kader sigap bantu korban bencana di Garut
      Berita Terkini

      Golkar Jawa Barat instruksikan kader sigap bantu korban bencana di Garut

      21 Juli 2022
      Next Post
      Hasil Survei Elektabilitas Naik, Politisi Golkar Ini Optimis Airlangga Bisa Menang di Pilpres 2024

      Hasil Survei Elektabilitas Naik, Politisi Golkar Ini Optimis Airlangga Bisa Menang di Pilpres 2024

      Tinggalkan Balasan Batalkan balasan

      Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

      • Trending
      • Comments
      • Latest
      Mengedepankan Islam substantif dalam bernegara

      Mengedepankan Islam substantif dalam bernegara

      4 Oktober 2018
      Kang Haji Ace Hasan Syadzily: Ngora, Nyunda, Nyantri, Nyakola

      Kang Haji Ace Hasan Syadzily: Ngora, Nyunda, Nyantri, Nyakola

      5 September 2018
      Arafah, Haji, dan Kemanusiaan Kita

      MELAYANI TAMU ALLAH : Catatan Penyelenggaraan Haji Tahun 2018

      4 September 2018
      Ace Hasan Melenggang Kembali ke Senayan

      Ace Hasan Melenggang Kembali ke Senayan

      1 Mei 2019
      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial

      Meningkatkan Profesionalitas Pekerja Sosial

      3
      Arafah, Haji, dan Kemanusiaan Kita

      MELAYANI TAMU ALLAH : Catatan Penyelenggaraan Haji Tahun 2018

      1
      Idrus Siap ‘Didepak’, Ibnu Munzir-Ace Hasan Masuk Bursa Sekjen Golkar

      Idrus Siap ‘Didepak’, Ibnu Munzir-Ace Hasan Masuk Bursa Sekjen Golkar

      0
      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      0
      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      19 September 2023
      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      18 September 2023
      Lantik Pengurus DPD Golkar Purwakarta, Kang Ace Pesan Jaga Soliditas

      Lantik Pengurus DPD Golkar Purwakarta, Kang Ace Pesan Jaga Soliditas

      10 September 2023
      Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

      Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

      9 September 2023

      Recent News

      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      19 September 2023
      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      18 September 2023
      Lantik Pengurus DPD Golkar Purwakarta, Kang Ace Pesan Jaga Soliditas

      Lantik Pengurus DPD Golkar Purwakarta, Kang Ace Pesan Jaga Soliditas

      10 September 2023
      Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

      Tinjau TPA Sarimukti, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Desak Solusi Permanen Penanganan Sampah

      9 September 2023

      instaragram

      Ace Hasan Syadzily

      ACE HASAN SYADZILY, dengan nama lengkap Tubagus Ace Hasan Syadzily, lahir di Pandeglang Banten 19 September 1976. Lahir dari pasangan KH Tb A. Rafei Ali dan Hj Siti Sutihat. Dibesarkan dalam tradisi Pesantren yang kental dan aktivitas politik yang sangat kuat.

      Browse by Category

      • Berita Terkini
      • kegiatan
      • News
      • OPINI

      Recent News

      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      Wakil Komisi VIII DPR RI Minta MenagTuntaskan Pembagian Air Zamzam untuk Jemaah Haji

      19 September 2023
      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      Saksi TPS dari Kalangan Anak Muda Disiapkan Golkar Jabar untuk Kawal Suara di Pemilu 2024

      18 September 2023

      copyright © 2018 ace-hasan.com web by ocitraz

      No Result
      View All Result
      • Beranda
      • Profil
        • Tentang AHS
        • Biodata Singkat (Indonesia)
        • Biodata Singkat (English)
      • Kegiatan
      • Berita
      • Opini
      • Konferensi Pers
        • online
      • Akademik
        • Tugas kuliah
        • Bahan Kuliah
        • Buku
        • Belajar Online
      • Galeri
        • Foto
        • Video
      • Kontak

      copyright © 2018 ace-hasan.com web by ocitraz