Bandung, Pada 11 Oktober 2021 kemarin, Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI menerbitkan surat pemberitahuan kepada penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Dalam surat itu, disebutkan bahwa Kementerian Luar Negeri RI telah menerima nota diplomatik dari Pemerintah Arab Saudi yang intinya Pemerintah Arab Saudi akan mengizinkan jamaah umrah asal Indonesia dalam waktu dekat.
Merespon hal itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily, meminta Kemenag RI untuk segera melakukan pembahasan penyelenggaraan secara teknis. Hal ini menjadi penting karena penyelenggaraan ibadah umrah di masa pendemi tentu berbeda dengan di masa normal. Demikian disampaikan Ace pada acara Diseminasi Penundaan Pemberangkatan Ibadah Haji, Rabu (13/10/2021) di Kabupaten Bandung Barat.
“Pertama, segera lakukan pembicaraan teknis. Kedua, pastikan protokol kesehatannya. Baik Indonesia dan Arab pun tidak mau beresiko. Alhamdulillah kalau vaksin Sinovac sudah diperbolehkan. Hanya saja boosternya ini yang harus dibicarakan teknisnya. Juga nanti bagaimana karantinanya, sebelum umrah dan sesudah. Jadi totalnya (hari pelaksanaan) akan lebih lama”, jelas Ace.
Ace juga meminta para penyelenggara perjalanan ibadah umrah untuk transparan dalam hal biaya ibadah umrah.
“Juga ada transparansi penyelenggara umrah, tentu ada kepastian biaya”, sambung Ace.
Dihadapan para tokoh agama Bandung Barat, Ace juga menjelaskan kondisi dana haji yang kerap menuai kontroversi, terlebih disaat terjadi penundaan haji masa pandemi. Politisi Partai Golkar ini menerangkan bahwa dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan nilai manfaatnya diperuntukkan bagi jamaah dan peningkatan kualitas penyelenggaraan haji.
“Dana haji kita saat ini (2021) ada 155,9 triliun. Dimana uangnya? Ada. Ditempatkan di Bank Syariah sebesar Rp. 46,7 triliun. Kemudian ada diinvestasi Rp. 109,1 triliun. Dimana investasinya? Salah satunya melalu mekanisme SBSN (sukuk)”, terang Ace.
“Apa keuntungannya? Nilai manfaat penempatan di Bank Syariah dan investasi sebesar Rp. 9,2 triliun”, lanjutnya.
“Sesungguhnya biaya haji per orang itu, pengalaman saya, tahun 2018 adalah Rp. 66 juta. Jamaahnya membayar Rp. 35 juta. Sisanya itu disubsidi dari nilai manfaat sebesar Rp. 31 juta. Waktu tahun 2019 kebetulan saya Ketua Panitia Kerja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, biaya haji per orang 70 juta. Jamaah membayar Rp. 35 juta. Sisanya Rp. 34 juta disubsidi dari nilai manfaat. Artinya apa, dana haji itu ada, dan diperuntukkan bagi jamaah”, demikian jelas Ace.
Selanjutnya, Ace juga mengajak masyarakat Bandung Barat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dan melaksanakan vaksinasi.
“Kita memohon Covid ini segera berakhir agar bisa berangkat haji. Ayo kita patuhi protokol kesehatan, walau pandemi sudah mulai turun. Yang belum vaksin, ajak untuk vaksin. Ini untuk diri kita, untuk diri sendiri”, kata Ace.
Sementara itu, Ahmad Sanukri, Kepala Kantor Kemenag RI Kabupaten Bandung Barat menyampaikan bahwa jumlah pendaftar haji di Bandung Barat per 13 Oktober sebanyak 772 orang pendaftar. Adapun yang membatalkan karena alasan penundaan akibat Covid 19 sebanyak 211 jamaah.
“Untuk kuota haji Kabupaten Bandung Barat ini adalah sesbanyak 1.112 orang. Masa tunggunya selama 20 tahun”, ujar Sanukri.(*)
