JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan jemaah asal Indonesia bisa berangkat haji pada tahun ini. Hal itu dia sampaikan setelah pemerintah Arab Saudi resmi mengumumkan penyelenggaraan haji 1443 H akan dibuka bagi jemaah internasional. Arab Saudi mengumumkan pembukaan ibadah itu dengan total jemaah mencapai 1 juta orang pada 2022. Hal itu diterbitkan melalui surat Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. “Syukur Alhamdulillah, jemaah haji Indonesia bisa berangkat tahun ini. Ini kabar yang sangat ditunggu jemaah haji di Tanah Air,” kata Yaqut dilansir dari siaran pers Kemenag, Sabtu (9/4/2022) lalu.
Akan tetapi, Menag Yaqut hingga kini belum menerima pengumuman soal kuota jemaah haji untuk Indonesia. Namun, dia memastikan berapapun kuota yang diberikan, Indonesia siap menyelenggarakan haji. “Kita akan optimalkan berapapun kuota nanti yang diberikan untuk Indonesia. Bahkan, kalau bisa kita akan upayakan agar Indonesia bisa mendapat tambahan, misalnya dari kuota negara lain yang tidak terserap,” kata Yaqut.
Syarat calon jemaah haji Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengungkapkan, jemaah haji yang akan berangkat pada tahun ini adalah mereka yang tertunda keberangkatannya pada 2020. Kemudian, jemaah yang berangkat juga dipastikan hanya mereka yang berusia di bawah 65 tahun. “Berdasarkan data kami, maka yang berangkat untuk 2022 ini adalah jemaah kita yang berhak di tahun 2020 atau jemaah tertunda pada 2020,” kata Hilman saat dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu pekan lalu.
“Dan sekarang artinya adalah jemaah tahun 2020 yang usianya saat ini di bawah 65 tahun,” sambung dia. Alasan membatasi usia calon jemaah haji tidak lain karena Arab Saudi melihat pandemi Covid-19 belum usai. “Sehingga, jemaah yang usianya di atas 65 tahun untuk tahun ini berdasarkan pengumuman itu belum bisa diberangkatkan,” ujar Hilman. Selain soal usia, Arab Saudi juga menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan haji 2022, seperti kewajiban membuktikan hasil negatif tes PCR dari calon jemaah serta bukti vaksin. Bipih belum dibahas Selain persyaratan bagi calon jemaah, yang paling penting berikutnya dari penyelenggaraan ibadah haji adalah biaya.
Biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) hingga kini belum ditetapkan. Hal ini berdasarkan komentar dari pemerintah dan DPR selaku pihak yang berwenang menetapkan. Dari Kemenag, Hilman mengatakan bahwa pihaknya belum membahas lebih lanjut tentang Bipih. Ia mengungkapkan, akan ada pengumuman lebih lanjut seputar apakah ada tambahan biaya yang harus dibayarkan para calon jemaah yang tertunda pada 2020. “Biaya belum dibahas lagi. Nanti akan kami umumkan,” kata Hilman.
Perlu diketahui, pada pertengahan Maret lalu, Kemenag mengusulkan biaya penyelenggaraan haji atau biaya haji reguler 1443 H sebesar Rp 45.053.368 per jemaah. Sementara itu, Ketua Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya akan segera menetapkan Bipih berdasarkan jumlah kuota haji.
“Kami Panja Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) saat ini akan segera menetapkan Bipih berdasarkan atas jumlah kuota,” kata Ace saat dihubungi, Sabtu. Menurut dia, penyusunan Bipih akan dihitung berdasarkan kebutuhan tiket pesawat, akomodasi, konsumsi, dan transportasi di Arab Saudi dan dalam negeri.
Di sisi lain, ia berharap pemerintah segera mendata calon jemaah haji yang akan diberangkatkan sesuai dengan persyaratan di bawah usia 65 tahun serta memastikan mereka telah mendapatkan vaksin yang diakui Arab Saudi.
Sumber : Kompas.com
