Komisi VIII DPR RI meminta aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) soal dugaan pemotongan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kementerian Agama (Kemenag) untuk Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
“Silahkan saja itu diusut, karena itu adalah bagian dari transparansi kepada publik jika benar ada temuan-temuan tersebut,” tegas Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily kepada wartawan, Senin (30/5).
Ace menegaskan pihaknya sejak awal meminta Kemenag untuk mengedepankan transparansi dalam setiap penyaluran dana bantuan dan operasional pesantren maupun madrasah.
“Tidak boleh ada potongan, karena itu adalah hak dari penerima bantuan operasional tersebut,” tegas Ketua DPD Jawa Barat Partai Golkar ini.
Lebih lanjut, Ace menegaskan bahwa pihaknya sudah mewanti-wanti dalam setiap Rapat Demgar Pendapat (RDP) bersama Kemenag-RI dan stakeholder agar dana bansos atau bantuan operasional bagi madrasah dan pesantren harus dilakukan seterbuka mungkin dengan parameter yang jelas.
“Dan dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapati kejanggalan pada penyaluran Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kementerian Agama (Kemenag) untuk Pondok Pesantren (Ponpes) di Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara.
Kejanggalan itu berupa dugaan pemotongan anggaran untuk Ponpes oleh oknum partai politik atau parpol.
Hal itu diungkapkan Wakil Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam peluncuran laporan hasil pemantauan program BOP Kemenag untuk Ponpes, Sabtu (28/5).
“Ada orang mengaku dari partai tertentu melakukan pemotongan sebesar 30 persen dengan dalih sebagai sumbangan untuk pembangunan masjid,” ungkapnya.
Namun, Agus tidak mengung secara detail identitas oknum yang dimaksud, juga parpolnya. Hanya saja, ia menyebut oknum itu dibantu oleh tim sukses Pileg 2019 untuk mengkoordinasikan beberapa pondok pesantren di Labuhanbatu dan Padang Lawas.
“Berdasarkan penjelasan informan didapatkan informasi bahwa oknum tersebut memang sudah sering mengkoordinasi hibah bantuan pondok pesantren,” kata dia.
Sumber:https://politik.rmol.id/
