Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mengatakan bantuan sosial (bansos) El Nino merupakan inisiasi dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ace mengatakan kebijakan pembagian bansos El Nino merupakan hasil rapat dari kabinet.
Hal itu disampaikan Ace dalam sidang sengketa Pilpres di gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2024). Ace memberikan keterangan sebagai saksi dari Prabowo-Gibran.
“Jadi Kementerian Sosial menyampaikan surat kepada Komisi VIII terkait dengan adanya hasil rapat kabinet terkait dengan kebijakan BLT ini, sehingga kami mengundang Kementerian Sosial untuk membahas di dalam rapat kerja tersebut yang tertanggal 7 November,” kata Ace.
“Jadi tentu sebagai bentuk pertanggungjawaban Kemensos tentu karena dia mempunyai mitra Komisi VIII beliau menyampaikan di rapat Komisi VIII tersebut,” sambungnya.
Dalam rapat itu, kata Ace, Risma menjelaskan jika penganggaran bantuan El Nino tersebut akan menggunakan kebijakan automatic adjustment. Ace mengatakan hal itu didasari oleh UU Nomor 28 Tahun 2022 tentang APBN tahun 2023 Pasal 32 poin E.
“Jadi dengan adanya kebijakan tersebut, maka pemerintah memiliki keleluasaan untuk menyesuaikan anggaran terutama dalam konteks bantuan El Nino tersebut,” jelasnya.
Kemudian, kata Ace, saat rapat Risma juga menyampaikan anggaran bansos El Nino itu sebesar Rp 12 triliun dan akan didistribusikan selama dua bulan, yakni November dan Desember. Ace menekankan jika kebijakan bansos El Nino itu hasil dari rapat kabinet.
“Nah pada saat disampaikan pada rapat tersebut, pertama Bu Mensos menyampaikan bahwa ini adalah penugasan dari rapat terbatas di sidang kabinet dan di situ kami eksplorasi, kami diskusi atau kami membahas apa alasannya,” jelasnya
“Salah satu alasan yang disampaikan tentu sebagaimana kita tahu bahwa alasannya adalah karena dampak dari perubahan iklim, yang menyebabkan terjadinya keterlambatan masa tanam dan tentu nanti berimplikasi pada masa panen,” sambung dia.
Kemudian, kata Ace, dari rapat itu disepakati penyaluran bansos tersebut dengan cash transfer dan melalui PT Pos Indonesia. Ace menjelaskan penyaluran tersebut sama dengan program bantuan pangan lainnya.
“Disepakati bahwa memang proses penyaluran bantuan itu yaitu dengan cash transfer dan melalui PT POS,” tuturnya.
Sumber: Detik.com
