Jakarta (ANTARA) – Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) akan memberikan materi tentang penguatan nilai kebangsaan dalam retret kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang direncanakan digelar pada bulan Februari 2025.
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily mengungkapkan retret kepala daerah bertujuan memantapkan nilai-nilai kebangsaan dan menyatukan persepsi tentang kepentingan nasional serta menyinergikan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri terkait dengan rencana retret kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota ini,” ungkap Ace saat ditemui usai Pembukaan Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) LXVIII Tahun 2025 di Jakarta, Rabu.
Ia menyebutkan retret tersebut rencananya akan diselenggarakan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada bulan ini.
Namun, sambung dia, belum ada tanggal pasti penyelenggaraan acara itu karena masih akan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto.
Ace menuturkan terdapat dua opsi waktu penyelenggaraan retret kepala daerah, yakni antara tanggal 10-17 Februari 2025 atau 22-28 Februari 2025.
Menurutnya, pemilihan waktu tersebut dilakukan agar tidak bertabrakan dengan bulan Ramadhan. Tetapi pada prinsipnya, kegiatan itu akan diikuti oleh kurang lebih 500 kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi kalau tidak sebelum pelantikan di 20 Februari 2025, maka sesudah. Kami akan menunggu arahan dan persetujuan dari Bapak Presiden terlebih dahulu terkait dengan waktu,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan bahwa retret kepala daerah akan berfokus pada pembekalan tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Jadi nomor satu adalah pemahaman target tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ujar Bima di Jakarta, Jumat (31/1).
Bima mengatakan pemahaman tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Selain itu, kata dia, pembekalan juga akan mencakup materi tentang program-program strategis yang perlu diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah masing-masing.
Hal itu bertujuan agar kepala daerah dapat berkonsolidasi dengan pemerintah pusat guna memastikan keselarasan kebijakan.
Aspek kepemimpinan turut menjadi bagian dari pembekalan, mengingat kepala daerah berperan sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat lokal.
Sumber: Antaranew.com
