Jakarta, CNN Indonesia — Partai Golkar ingin pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan bahwa mengembalikan sistem pilkada ke tangan DPRD merupakan sebuah kemunduran dalam demokrasi Indonesia.
“Ya tentu menurut saya itu sebuah kemunduran. Itu perdebatan lama, Golkar sampai saat ini masih konsisten dengan pilkada secara langsung,” kata Ace kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Kamis (7/11).
Dia menerangkan, pilkada secara langsung oleh rakyat lebih banyak mengandung nilai positif dibandingkan melalui DPRD. Menurutnya, rakyat bisa langsung mengejawantahkan aspirasinya bila pilkada dilakukan secara langsung.
“Suara rakyat bisa terejawantahkan secara langsung,” kata dia. Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa diperlukan survei dan riset akademik untuk mengetahui sisi positif dan negatif terkait penyelenggaraan pilkada di Indonesia.
“Kalau [pilkada langsung] dianggap positif, fine. Tapi bagaimana mengurangi dampak negatifnya? Politik biaya tinggi, bayangin,” kata Tito kepada wartawan usai mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (6/11).
Ia pun mengaku tidak percaya ada orang bersedia merugi ketika memangku jabatan kepala daerah. Menurutnya, orang yang siap mengalami kerugian setelah menjabat kepala daerah hanya omong kosong.
“Apa benar, ‘Saya ingin mengabdi kepada nusa dan bangsa, terus rugi’? Bullshit [omong kosong], saya enggak percaya,” kata Tito.
Sementara itu Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera meminta Tito berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan seputar evaluasi penyelenggaraan pilkada secara langsung.
Menurutnya, Tito seharusnya mengeluarkan pernyataan tersebut dengan didukung fakta dan data yang kuat.
“Perlu hati-hati membuat pernyataan. Perlu data dan fakta yang kuat,” kata Mardani saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (7/11).
Dia menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk membahas tentang penyelenggaraan Pilkada secara langsung yang telah digelar sejak 2005 silam. Namun pembahasan tersebut harus dilakukan secara menyeluruh.
Ketua DPP PKS itu pun menyampaikan bahwa PKS memandang bahwa penyelenggaraan pilkada secara langsung memerlukan sejumlah evaluasi misalnya terkait waktu, biaya politik yang tinggi, hingga politik uang yang masih marak mewarnainya.
Menurutnya, perbaikan sistem pada penyelenggaraan pilkada secara langsung akan memberikan hasil yang bagus juga di hari mendatang.
“PKS pada posisi kita evaluasi dan bahas bersama. Perbaiki sistemnya, hasilnya akan bagus,” ujar Mardani.
Sumber :cnnindonesia.com
