Jakarta– Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily kembali menegaskan kepada pemerintah untuk terus memperbaiki data bagi calon penerima bantuan sosial. Ia menyebut data yang tak valid akan membuat uang negara terbuang percuma. Demikian disampaikan Ace pada rapat gabungan antara Komisi VIII dengan Kemensos, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PPN/Bappenas, Kemedagri dan Kemenkeu, Rabu (1/7/2020).
“Pertama saya ingin menyampaikan bahwa negara kita sedang diuji mewujudkan cita-citanya, yaitu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Cerminan dari cita-cita keadilan sosial itu dilihat dari sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat dan itu ditunjukan dengan kesiapan negara sendiri untuk bisa hadir dengan berbagai macam solusi-solusi yang tepat di tengah pandemi Covid 19 ini”, ujar Ace
“Namun tentu kami melihat yang terjadi di lapangan masih banyak catatan-catatan serius Pak. Terutama saya kira Kementerian Sosial dan Kementerian Desa. Dari Kementerian Keuangan menyebutkan sudah banyak uang yang dikeluarkan untuk bantuan perlindungan sosial. Namun kalau uang tersebut dikeluarkan untuk menunjukkan kehadiran negara tapi sasarannya tidak tepat, maka uang itu menjadi percuma Pak. Oleh karena itu maka, sistem menjadi sangat penting bahkan wajib hukumnya sama dengan menciptakan keadilan itu sendiri”, jelas Ace.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan diperlukan sistem yang baik untuk mengelola data kemiskinan. Dengan mengutip kaidah ushul fiqh, ia menegaskan pentingnya sistem pendataan itu demi terwujudnya keadilan.
“Ma la yatimmul wujub illa biha fauwa wajibun (kalau kita ingin mencapai satu tujuan, ada caranya, caranya itu menjadi sesuatu yang wajib juga). Jadi kalau negara wajib hadir di tengah masyarakat tapi kitanya sendiri salah dalam membuat sistem di dalam masyarakat itu sendiri, maka itu akan percuma. Oleh karena itu, penting keberadaan dari pendataan ini”, terang Ace.
Menurut Ace, anggota Komisi VIII masih banyak menemukan bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat tidak tepat sasaran. Ia meminta kementerian yang mengelola data kemiskinan untuk saling bersinergi.
“Faktanya di lapangan kita masih menemukan yang tidak tepat sasaran. Kami baru selesai kunjungan ke Bandung kemarin Pak, untuk memastikan betul nggak sih masih ditemukan adanya masalah. Ternyata diakui juga seperti yang disampaikan temen-temen”, ujar Ace.
“Oleh karena itu Pak Menteri pada kesempatan ini, ini pertemuan yang sangat penting sekali untuk kemudian, mensinergikan data-data pemutakhiran itu”, pungkas Ace. (*)
