Jakarta – Pengamat politik Hendri Satrio meyakini kasus dugaan suap bansos Corona yang menjerat Menteri Sosial (Mensos), Juliari Batubara, akan berdampak buruk ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Golkar memiliki pendapat sebaliknya.
“Justru sebaliknya, justru menunjukkan pak Jokowi memiliki komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi,” kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily saat dihubungi detikcom, Minggu (6/12/2020).
Mantan Jubir Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma’ruf ini mengatakan sejak awal Presiden Jokowi memiliki komitmen memberantas korupsi. Bahkan, sebut Ace, orang nomor satu di Indonesia ini telah mewanti-wanti para menterinya untuk tidak terlibat korupsi.
“Jadi sejak awal Pak Jokowi sudah mengingatkan terhadap para menteri supaya tidak melakukan tindakan korupsi,” ucapnya.
Kemudian, lanjut Ace, hal ini dibuktikan oleh sikap tegas yang diambil Jokowi. Yaitu, Jokowi mengatakan tak akan melindungi menterinya yang terjerat kasus korupsi.
“Ya Justru bapak Presiden Jokowi telah menunjukkan upaya yang serius terhadap pemberantasan korupsi terhadap siapa pun menterinya yang memang dinilai melanggar hukum termasuk korupsi, presiden tidak intervensi, silakan saja begitu,” sambungnya.
Di sisi lain, politikus yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi VIII DPR ini mengaku prihatin atas ditetapkannya Juliari sebagai tersangka kasus suap dana bansos COVID-19. Ia pun mendukung proses hukum selanjutnya yang kini dilakukan KPK.
“Kami sungguh sangat prihatin atas ditetapkannya Menteri Sosial sebagai tersangka dalam dugaan kasus bantuan sosial. Kami kaget dengan peristiwa ini. Berbagai program bantuan Perlindungan sosial yang dijalankan Kementerian Sosial, terutama penyerapan anggarannya, telah berjalan sebagaimana mestinya. Atas peristiwa tersebut, saya menghormati langkah-langkah yang dilakukan KPK dalam penyelesaian kasus yang melibatkan Menteri Sosial,” ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara terjerat kasus korupsi terkait dana bansos COVID-19. Kasus tersebut dinilai berdampak buruk ke pemerintahan Jokowi hingga partai asalnya, PDIP.
“Berdampak buruk sekali terhadap pemerintahan Jokowi. Sebab, Kementerian Juliari vital bersinggungan langsung dengan kebutuhan rakyat yang sedang berjuang melawan pandemi,” kata pengamat politik dari lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio, dalam keterangannya, Minggu (6/12/2020).
Lebih lanjut penetapan tersangka terhadap Mensos juga berdampak buruk bagi citra PDIP. Hendri mengatakan PDIP sebelumnya identik dengan jargon ‘wong cilik’. Tapi adanya kasus tersebut dinilai bisa berdampak terhadap kepercayaan masyarakat.
Jokowi menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang terlibat korupsi. Jokowi mengaku sementara menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy untuk menjalankan tugas Menteri Sosial (Mensos).
Berikut pernyataan lengkap Jokowi:
Tentunya kita menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Perlu juga saya sampaikan bahwa saya sudah ingatkan sejak awal kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju jangan korupsi sejak awal, sejak awal. Dan juga terus-menerus saya sampaikan untuk menciptakan sistem yang menutup celah terjadi korupsi.
Saya berulang kali saya mengingatkan ke semua pejabat negara baik itu menteri, gubernur, bupati wali kota dan semua pejabat untuk hati-hati dalam menggunakan uang dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN. Itu uang rakyat, apa lagi ini bansos dalam rangka penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Bansos itu sangat dibutuhkan oleh rakyat.
Saya tidak akan melindungi yang terlibat korupsi dan kita semuanya percaya KPK bekerja secara transparan, terbuka, bekerja baik, profesional dan Pemerintah akan terus konsisten mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dan untuk sementara nanti kami akan menunjuk Menko PMK untuk jalankan tugas Mensos.
