Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily tidak mempersoalkan jika pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat diperpanjang. Ace meminta kebijakan perpanjangan diputuskan berdasarkan evaluasi penerapan PPKM Darurat yang telah berlangsung beberapa hari terakhir.
“Saya menjawabnya sederhana, evaluasi dulu PPKM Darurat selama dua minggu ini,” kata dia sebagaimana dikutip AKURAT.CO dari Twitter @acehasan76 pada Selasa (13/7/2021).
Dia yakin pemerintah mempertimbangkan dan memiliki kajian yang mendalam tentang kemungkinan PPKM Darurat diperpanjang enam minggu.
Kata dia, jika penularan Covid-19 masih belum terkendali dengan baik atau setidaknya berdasarkan laporan harian Covid-19, belum ada tanda-tanda mereda, maka pemerintah jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat.
“Dari evaluasi itu dapat diketahui sudah sejauhmana tingkat positivity rate dari tingkatan penularan Covid-19 akibat dari kebijakan PPKM Darurat selama dua minggu ini. Apakah dengan kebijakan PPKM Darurat ada trend pengendalian yang lebih baik?” imbuhnya.
Hal lain yang perlu menjadi pertimbangan adalah sejauh mana penanganan kesehatan masyarakat. Adakah efektivitas pengetatan mobilitas masyarakat terhadap pengendalian penularan terutama penurunan angka keterisian fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas dan rumah sakit darurat yang telah dipersiapkan.
“Selain itu, program vaksinasi Covid-19 juga harus terus digenjot secara maksimal hingga kekebalan komunitas bisa dikatakan terpenuhi. Pemerintah harus memastikan ketersediaan vaksin, dengan merk apapun asal memiliki tingkat efikasi yang tinggi, dan merata,” paparnya.
Kemudian melakukan pemerataan program vaksinasi secara massif di seluruh Indonesia hingga ke pelosok-pelosok karena saat ini hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di kampung-kampung, tingkat penyebarannya sudah merata pula.
“Untuk itu, jangan bertaruh dengan kesehatan masyarakat. Covid-19 merupakan penyakit menular yang berdampak kepada berbagai aspek, terutama ekonomi. Selesaikan dulu tingkat pengendalian penularannya, pastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang merata dan terjangkau masyarakat,” tuturnya.
Ia yakin pemerintah mampu untuk mengendalikan situasi pandemi saat ini, termasuk menyelesaikan penanganan kesehatan masyarakat, mengendalikan mobilitas masyarakat untuk menahan laju penularan dengan kebijakan PPKM Darurat.
“Tentu bersama-sama dengan ke disiplinan masyarakat. Saat ini yang secepatnya dilakukan juga bagi masyarakat yang terdampak ekonomi kebutuhan dasarnya untuk diberikan bantuan sosial seperti beras dan kebutuhan sembako. Jangan sampai PPKM Darurat membuat masyarakat semakin sulit hidupnya. Wallahu ‘alam!” katanya.
Rencana memperpanjang PPKM Darurat disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia menyebutkan untuk menurunkan angka kasus Covid-19 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat atau PPKM Darurat akan diperpanjang hingga 6 minggu.
“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,” kata Sri Mulyani dalam bahan paparan saat Rapat Kerja bersama dengan Badan Anggaran DPR RI, Senin (12/7/2021).
Terkait rencana ini, Sri Mulyani mengatakan pemerintah bakal terus memperkuat belanja APBN untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia. Tak hanya itu, akselerasi vaksinasi Covid-19 juga harus didorong untuk mencapai herd immunity pada akhir 2021.
Sementara itu, Menko Bidang Marves yang juga Koordinator PPKM Mikro Darurat Luhut Binsar Panjaitan mengatakan kebijakan perpanjangan atau disetop belum diputuskan. Keputusan tersebut akan diambil pada akhir pekan ini berdasarkan data yang ada di lapangan.
“Saya lapor Presiden akan monitor. Saya tidak bisa jawab lusa selesai gak diperpanjang, gak bisa! Jumat lapor presiden apakah PPKM Darurat diperpanjang apa selesai saya berangkat pada data-data yang didapat,” ujar Luhut dalam acara CNBC Indonesia Economic Update, Selasa (13/7/2021).
Luhut mengatakan melandainya kurva Covid-19 hanya bisa dicapai apabila mobilitas masyarakat berkurang sedikitnya 20%.
“Saya sampaikan kalau mobilitas kita naikkan 20% hampir pasti flat kalau angka ini. Namun kalau ada yang main-main apalagi minggu depan hari libur apakah kita bisa?” ujar Luhut
Dikatakannya, pemerintah sudah memantau implementasi PPKM Darurat melalui indikator mobilitas dan kegiatan aktivitas masyarakat menggunakan Google Traffic, Facebook Mobility serta Indeks Cahaya Malam NASA.
Hasilnya, selama periode 3-10 Juli, seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menunjukkan penurunan mobilitas dan aktivitas masyarakat pada level 10-15%, dari target 20% atau lebih.
Sumber: Akurat.co
