Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan pihaknya akan menggelar rapat bersama perwakilan pemerintah soal usulan kenaikan biaya haji 2023, besok. Komisi VIII DPR akan rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag.
“Besok kita akan rapat dengan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, besok,” kata Ace saat dikonfirmasi, Selasa (24/1/2023).
Ace menyebut Komisi VIII DPR akan terus mendalami kajian usulan kenaikan biaya haji menjadi Rp 69 juta. Pihaknya akan mengelaborasi semua aspek komponen haji.
“Kita masih mengelaborasi berbagai komponen secara mendalam untuk dilakukan efisiensi,” kata dia.
Sebelumnya, Kemenag mengusulkan kenaikan biaya haji pada 2023 naik menjadi Rp 69 juta. Wacana itu mencuat saat rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI di kompleks Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu.
-ADVERTISEMENT-
“Tahun ini pemerintah mengusulkan rata-rata BPIH per jemaah sebesar Rp 98.893.909, ini naik sekitar Rp 514 ribu dengan komposisi Bipih Rp 69.193.733 dan nilai manfaat sebesar Rp 29.700.175 atau 30 persen,” kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, Senayan, Jakarta, Kamis (19/1).
Yaqut menuturkan wacana ini nantinya akan dibagi beban pembiayaannya dengan skema 70-30 persen. Sebesar 70 persen atau Rp 69 juta dibebankan kepada jemaah, sementara 30 persennya atau Rp 29,7 juta ditanggung pemerintah melalui dana subsidi.
“Jadi dana manfaat atau bahasa awamnya itu orang sering menyebut subsidi itu dikurangi, tinggal 30 persen. Yang 70 persen menjadi tanggung jawab jemaah,” kata Yaqut seusai rapat kerja.
Sumber: https://news.detik.com/