BANDUNG – Para jemaah haji asal Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menerima hak berupa jatah lima liter air zamzam.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Tubagus Ace Hasan Syadzily, saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama di Gedung DPR RI, Senin (18/9/2023).
Dalam kesempatan itu, pihaknya mendesak Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas agar segera menuntaskan pembagian jatah lima liter air zamzam yang masih tersisa dan belum diterima para jamaah haji Indonesia terutama asal Kabupaten Bandung dan Bandung Barat.
“Kami sempat menerima aspirasi yang disampaikan oleh para jemaah pada umumnya terkait jatah air zamzam 10 liter. Pada praktiknya, air zamzam yang diberikan ke jemaah hanya lima liter, sedangkan lima liter lagi belum diberikan,” ujar Kang Ace.
Kang Ace mengungkapkan, pihaknya belakangan telah menyurati seluruh jamaah haji 1444H/2023M asal Kabupaten Bandung dan Bandung Barat untuk mendapat masukan terkait peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji tahun depan.
“Saya sudah tiga kali berbicara dengan Gus Men (Menag Yaqut Cholil Qoumas) terkait tambahan lima liter air zamzam ini,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat itu menjelaskan, sebagai anggota DPR asal Dapil Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, dirinya selalu menyerap aspirasi dari warga dalam hal ini para jemaah haji.
“Selain mendapat aspirasi, saya juga sempat mengirim surat kepada seluruh jamaah di Dapil saya. Saya kirim surat satu per satu, by name by address. Salah satu aspirasi dari mereka adalah terkait jatah air zamzam lima Liter itu,” ungkapnya.
Saran dan kritik penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini disampaikan para jemaah langsung ke nomor WA dan email resmi yang dia miliki.
Ace berharap, masukan dan aspirasi para jemaah haji bisa dituntaskan.
“Pada umumnya mereka (jemaah) menyampaikan banyak hal yang positif,” imbuhnya.
Namun, kata Kang Ace, jemaah juga meminta penuntasan terkait sisa lima liter air zamzam yang belum diberikan kepada mereka.
“Saya kira ini penting sekali untuk segera dipenuhi karena para jamaah ingin memastikan soal itu,” kata Kang Ace.
Selain soal air zamzam, Kang Ace juga meminta Kementerian Agama supaya membuat kesepakatan yang lebih jelas dengan pihak Arab Saudi dalam hal pelayanan jemaah haji Indonesia.
“Saya ingin menyoroti bagaimana kita kedepan bisa membangun kontrak dengan pihak Arab Saudi, baik dengan masyariq maupun dengan naqabah yang lebih menjamin kenyamanan para jamaah,” kata Kang Ace.
Dia berharap, hasil evaluasi yang harus dilakukan perbaikan mulai dari pemondokan, katering, tenda, dan berbagai infrastruktur yang lainnya kedepan harus didukung oleh kesepakatan yang lebih detail dan sanksi yang tegas dalam kontra.
“Sehingga kalau ada sesuatu yang tidak sesuai kita dapat menuntut mereka, masyariq maupun naqabah, semua kontrak kita harus detail,” pintanya.
Menag Yaqut Cholil Qoumas merespons berbagai aspirasi para jemaah haji 2023 terutama terkait air zamzam.
Menag mengatkan, bahwa air zamzam sebenarnya sudah dibayar 6 Juni 2023 namun sampai sekarang masih menunggu proses otorisasi untuk bisa dikeluarkan dari sana.
“Otorisasi ini di Dewan Malaki yang non akseseble buat kami. Jadi kami benar-benar nggak bisa mengakses ini kecuali melalui Kementerian Haji di sana,” ungkap Menag Yaqut.
Terakhir, kata dia, Kementerian Haji telah WA dirinya bahwa pada prinsipnya telah ada perkembangannya positif.
“Dia bilang bahwa terkait dengan penambahan Zamzam ini tidak lagi berada langsung di bawah kewenangan Kementerian Haji dan Umrah,” ujarnya.
Menag Yaqut mengaku sudah mengambil inisiatif untuk menyampaikan permasalahan ini kepada pihak yang memiliki otoritas dan ada positif respons.
“Jadi ada respon positif kata mereka, insya Allah. Dia menyampaikan apapun perkembangannya nanti. Tanggal 5 September, saya sudah minta pak Dirjen. Pak Dirjen ini mau ke Kementerian Haji tanggal 20. Saya tidak mengizinkan berangkat sebelum urusan Zamzam ini selesai,” paparnya. (*)
Sumber: priangan.tribunnews.com
