Jakarta- Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzily meminta pemerintah memerhatikan nasib para guru ngaji, para khatib, juga tokoh-tokoh agama di tengah pandemi Covid 19. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja virtual Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama, Senin (11/5/2020).
“Dampak yang dirasa paling nyata hari ini adalah terhadap guru ngaji, para khatib, para pendakwah, para ulama dan kyai. Bulan Ramadhan ini buat para kyai dan para khatib merupakan ladang untuk mendapatkan berkah. Setidaknya berkat. Namun gara-gara Covid 19, tidak ada kultum dalam tarawih, setidaknya biasanya para ustadz mendapatkan 500 ribu sampai 1 juta, sekarang sama sekali mereka tidak dapat. Kita terus terang saja, ini adalah ladang mereka mendapat berkah”, kata Ace.
“Kemudian para khatib, mohon maaf kalau di kampung saya biasanya rata-rata 500 ribu sampai 1 juta mendapatkan amplop, gara-gara pembatasan atau peniadaan khutbah maka mereka tidak dapat. Ini sudah berlangsung hampir dua bulan”, lanjut Ace.
Politisi Partai Golkar tersebut meminta agar Menteri Agama menyampaikan kepada Presiden agar dialokasikan anggaran bagi para guru-guru ngaji, para khatib dan tokoh agama. Menurut Ace, negara wajib memikirkan nasib mereka
“Maksud saya adalah kita harus memikirkan itu, memikirkan mereka. Pada rapat yang lalu sudah disampaikan bahwa yang harus jadi fokus Kemenag adalah ranah Kemenag yang terdampak salah satunya adalah guru ngaji, para ustadz, para ulama. Kita semua bicara soal ojek online dan rakyat yang lain. Itu juga penting. Tapi juga harus kita pikirkan ini para pembimbing umat”, jelas Ace.
“Solusi saya Pak Wamen, kalau rapat-rapat terbatas dengan presiden tolong disampaikan sama Pak Menteri sesuai dengan tupoksinya. Sesungguhnya Pak Menteri bisa menyampaikan dalam rapat terbatas. Bagaimana mengalokasikan anggaran, stimulus fiskal bagi para tokoh-tokoh agama. Karena mereka juga terdampak. Bukan hanya stimulus ekonomi misalnya bagi pengusaha yang jelas sudah kaya, tapi guru ngaji, kemudian para tokoh ulama, itu juga menurut saya penting untuk diperhatikan. Walaupun saya yakin mereka tidak meminta, tapi negara harus adil memikirkan mereka”, tegas Ace.
Selanjutnya, Ace juga menyoroti proses belajar baik di madrasah hingga perguruan tinggi. Ia meminta, refocusing anggaran yang dilakukan Kemenag agar jangan sampai berdampak terhadap siswa dan mahasiswa tersebut.
“Kalau bisa mereka mendapatkan insentif untuk diberikan keringanan. Pengaduan yang disampaikan oleh para dewan mahasiswa itu wajar dan harus dipikirkan oleh Pak Menteri dan Pak Wamen. Kita ini kan pernah jadi mahasiswa. Dulu ketika 1998, kita mengalami dan waktu itu ada anggaran, kita diberi beasiswa. Nah sekarang menurut saya harus diberikan anggaran khusus. Keringanan sampai 20 sampai 30 persen. Kalau bisa juga punya sistem setiap perguruan tinggai bekerja sama dengan Telkomsel, Indosat dan lainnya untuk diberikan kuota khusus bagi mahasiswa”, pungkas Ace.
