JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily, merespons soal isu anggaran pengentasan kemiskinan Rp500 triliun hanya habis untuk rapat dan studi banding.
Diketahui, isu tersebut sebelumnya diungkapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Abdullah Azwar Anas.
Menanggapi hal itu, Ace pertama-tama menjelaskan, Komisi VIII DPR RI mengawasi program pengentasan kemiskinan yang dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos) RI.
Seperti program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, bantuan sosial langsung, dan bantuan sosial tunai.
“Sepengetahuan saya setidaknya yang kami pantau, kami awasi dalam program pengentasan kemiskinan di Kementerian Sosial,” kata Ace, saat dihubungi, Senin (30/1/2023).
Ia menyebut, berdasarkan skema pemberiannya, dana pengentasan kemiskinan melalui program-program tersebut ditransfer langsung kepada masyarakat yang masuk kategori penerima bantuan.
“Itu semua ditransfer langsung kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah,” jelasnya.
Adapun ia menyebutkan, kriteria penerima bantuan tersebut berdasarkan parameter yang sudah dibuat Pemerintah.
“Misalnya dia (penerima bantuan) kelompok masyarakat lanjut usia, penghasilannya di bawah garis kemiskinan. Kemudian dilihat dari sisi rumahnya yang betul-betul sangat tidak layak,” katanya.
Oleh karena itu, Ace menyebut, yang berhak menjawab soal isu kemiskinan itu adalah Pemerintah sendiri sebagai pihak yang membuat aturan dan menjalankan.
“Pernyataan dari Menpan RB ini (seperti) memercik muka sendiri kepada Pemerintah,” ucapnya.
“Karena tentu yang berhak menjawab terhadap pengentasan kemiskinan itu ya Pemerintah itu sendiri,” sambung Ace.
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan duduk masalah soal isu anggaran yang terkait dengan pengentasan kemiskinan Rp500 triliun hanya habis hanya untuk rapat dan studi banding.
Menurut Anas, memang ada sebagian program kemiskinan belum berdampak optimal.
Namun bukan semua anggaran itu tersedot untuk rapat dan studi banding kemiskinan.
“Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah, yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal. Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang-lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat,” kata Anas dalam keterangannya, Minggu (29/1/2023).
“Arahan Bapak Presiden jelas, yaitu anggaran yang ada harus dibelanjakan dengan tepat sasaran untuk program yang berdampak langsung ke warga,” tutur Anas.
Anas juga mencontohkan apa yang dialami di Kementerian PANRB yang setiap hari menerima tamu dari berbagai daerah di Tanah Air untuk berkonsultasi terkait berbagai kebijakan PANRB, soal indeks reformasi birokrasi dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang di dalamnya memuat indikator program kemiskinan.
“Tentu biaya perjalanan dinas harus dipilah. Mana yang perlu, mana yang tidak. Seperti pekan lalu, kami menerima jajaran pemkab dari Sumatera dan Kalimantan sangat jauh daerahnya, untuk konsultasi soal reformasi birokrasi tematik kemiskinan. Ada 5-10 orang dari pemda. Itu baru satu pemda. Setiap hari bisa 10 pemda yang datang. Sudah berapa biayanya?” kata Anas.
“Maka sekarang konsultasi dan sebagainya kita online-kan. Setiap hari ada konsultasi via online, untuk menghemat agar pemda-pemda tidak perlu ke Jakarta. Lebih baik anggarannya dialihkan menambah alokasi pemberdayaan yang langsung berdampak ke masyarakat,” ujar mantan Bupati Banyuwangi itu.
Anas menjelaskan, pernyataan soal anggaran kemiskinan disampaikan ketika sosialisasi kebijakan baru mengenai jabatan fungsional secara hybrid di hadapan kementerian/lembaga dan pemda beberapa hari lalu.
Ketika itu, konteksnya adalah membangun logical framework yang jelas soal reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan.
Saat itu, Anas memaparkan bahwa logical framework pemda soal pengentasan kemiskinan harus fokus.
Bila golnya pengentasan kemiskinan, maka programnya misalnya adalah peningkatan daya beli warga hingga meningkatkan akses murah terkait pendidikan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga menengah ke bawah.
“Saat itulah saya sampaikan ada program instansi pemerintah yang belum selaras. Tujuannya mengurangi kemiskinan, tetapi sebagian programnya studi banding dan diseminasi atau rapat sosialisasi program kemiskinan. Jadi bukan semua anggaran untuk studi banding atau rapat, tapi sebagian ada, sehingga belum sepenuhnya selaras dengan tujuan,” kata Anas.
“Ada pula yang inginnya mengurangi stunting, tapi kegiatannya sosialisasi gizi, di sisi lain pembelian makanan untuk bayi malah tidak dialokasikan. Padahal arahan Presiden jelas, bahwa di tengah tantangan fiskal yang ada, instansi termasuk di daerah harus cermat membelanjakan dana. Setiap rupiah dampaknya harus optimal dan langsung ke masyarakat,” papar Anas.
Anas juga sering mencontohkan dampak program yang kurang optimal, seperti tujuannya pelestarian sungai, tetapi kegiatan di daerah adalah seminar soal revitalisasi sungai.
“Bukan berarti seminar tidak penting, tetapi dengan anggaran terbatas seyogianya untuk membeli bibit pohon untuk ditanam di daerah sekitar sungai,” terangnya.
Ketika menjelaskan contoh logical framework itulah, lanjut Anas, timbul persepsi bahwa anggaran kemiskinan tersedot untuk rapat dan studi banding.
“Padahal kami mencontohkan sebagian logical framework yang belum selaras, bukan menyebutkan anggaran habis untuk rapat,” ujarnya.
Anas menambahkan saat ini pemerintah terus mengakselerasi program Reformasi Birokrasi (RB) tematik pengentasan kemiskinan sebagai dukungan penguatan tata kelola birokrasi untuk mencapai target penurunan kemiskinan menjadi 7 persen pada 2024.
Seperti diketahui, per September 2022, berdasarkan data BPS, kemiskinan Indonesia sebesar 9,57 persen, menurun dibanding tingkat kemiskinan pada September 2021 sebesar 9,71 persen.
“Target kemiskinan pada 2024 adalah 7 persen. Artinya bila mengacu data per September 2022, dalam dua tahun ke depan minimal kita harus turunkan kemiskinan kira-kira 1,2 persen per tahun sehingga bisa mencapai 7 persen pada 2024. Ini tugas yang tidak ringan,“ ujar Anas.
Sehingga Presiden Jokowi, sambung dia, menginstruksikan agar seluruh komponen pemerintah, dari pusat ke daerah, bergerak selaras.
“Dalam konteks Kementerian PANRB, kita ditugasi soal tata kelola birokrasinya. Maka salah satu langkahnya, mulai tahun ini, berbagai penilaian reformasi birokrasi kita bikin lebih terfokus melalui isu-isu tematik. Salah satunya soal penanggulangan kemiskinan,” tuturnya.
Sumber: Tribunnews.com
